Kursi Kosong Walikota Bandung di Tengah Jeritan Warga

Sorajabar.com - Sebuah diskusi penting mengenai masa depan Transportasi massal di Kota Bandung tiba-tiba menjadi sorotan bukan karena solusi yang dihasilkan, melainkan karena sebuah kursi kosong. Kursi itu seharusnya diduduki oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk mendengarkan langsung keluh kesah dan aspirasi warga terkait revitalisasi angkutan umum, terutama Angkot yang kian meresahkan.

Acara yang digagas oleh Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot dan Demokrasi Kita ini berlangsung pada Minggu (28/6/2026). Sejak awal, harapan warga sangat tinggi. Mereka ingin pemimpin tertinggi kota mendengarkan langsung. Namun, hingga diskusi berakhir, Farhan tak kunjung menampakkan diri, meninggalkan rasa kecewa yang mendalam di kalangan peserta dan penyelenggara.

Kursi Kosong dan Botol Minum Simbol Kekecewaan Warga

Awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB, namun diskusi harus molor hingga pukul 11.00 WIB sembari menanti kehadiran Wali Kota. Ketika akhirnya dimulai, para narasumber, termasuk perwakilan Dishub Kota Bandung, ahli transportasi ITB Sony Sulaksno, perwakilan Kopamas Budi Kurnia, dan Transport Associate ITDP Syifa Maudini, memaparkan pandangan dan usulan mereka.

Ironisnya, hingga pukul 12.00 WIB, Wali Kota Bandung tetap tidak hadir. Panitia akhirnya secara simbolis mengganti sosok Farhan dengan sebuah botol minum bertuliskan "Wali Kota Bandung" di depannya. Sebuah gestur yang jelas menunjukkan kekecewaan dan sindiran atas ketidakhadiran pemimpin yang sangat dinanti. Momen ini menjadi viral dan memicu perbincangan hangat di media sosial mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap masalah transportasi Kota Bandung.

Urgensi Transformasi Transportasi yang Tak Bisa Ditunda

Syifa Maudini, Transport Associate ITDP, sangat menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota. Menurutnya, kehadiran Farhan sangat krusial agar peserta bisa menyampaikan opsi penataan angkutan massal secara langsung. "Kalau misalkan Wali Kota hadir itu bakal seneng banget, karena bisa menyampaikan seluruh uneg-uneg dan bisa langsung didengarkan. Karena memang urgensi menyediakan angkot sebagai transportasi publik di Bandung itu udah tinggi," ujarnya.

Data yang dipaparkan dalam forum diskusi ini sungguh mencengangkan dan menggambarkan betapa seriusnya masalah mobilitas di Kota Bandung:

• 37% pengeluaran per bulan warga Bandung dihabiskan untuk biaya mobilitas. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan menunjukkan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.
• 40% warga melaporkan kelelahan fisik dalam mobilitasnya sehari-hari. Ini bukan hanya tentang waktu, tetapi juga dampak fisik dan mental akibat perjalanan yang panjang dan tidak nyaman.
• Setiap tahunnya, warga Bandung kehilangan 129 jam karena terjebak kemacetan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk produktivitas atau rekreasi, terbuang sia-sia di jalan.

Syifa menegaskan bahwa mobilitas adalah bagian integral dari kehidupan warga Bandung, dan menyediakan transportasi publik adalah kewajiban pemerintah. "Ini tuh moda yang inklusif di mana semua warga dengan beragam kelas pendapatan itu bisa mengaksesnya," tambahnya, menekankan aspek keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Belajar dari Kota Lain dan Komitmen Pemerintah

Menurut Syifa, diperlukan keseriusan dan komitmen kuat dari pemimpin daerah untuk menata angkutan massal. Ia mencontohkan kisah sukses penataan transportasi yang terjadi di Jakarta, Semarang, dan Surakarta (Solo). Kota-kota tersebut berhasil karena pemerintahnya mau mengawal proses ini, meskipun tidak mudah.

"Yang pasti komitmen dari pemerintah itu perlu ada. Di Jakarta, Semarang dan Surakarta itu pemerintahnya mau untuk selalu mengawal meskipun prosesnya itu tidak gampang. Karena masalahnya, kalau operator kan bisnis ya aslinya, dia pengen harga yang setinggi-tingginya, pemerintah pengen harga yang rendah. Bagaimana caranya ketemu di tengah, itu yang harus dikejar," jelas Syifa, menggambarkan kompleksitas negosiasi antara penyedia layanan dan pemerintah.

Aspirasi Warga Tak Akan Padam

Aliah Rusdinar dari Demokrasi Kita, selaku penggagas acara, menyatakan bahwa ide diskusi ini adalah dialog dua arah. Ia mendukung kebijakan pemerintah daerah soal penataan angkutan massal dan mendorong warga untuk beralih menggunakan kendaraan umum. "Pemerintahnya memberikan konsep, menawarkan kebijakan, mengkomitmenkan anggaran, masyarakatnya juga harus berkontribusi," katanya.

Meskipun Wali Kota Farhan tidak hadir, Aliah mengaku komunitasnya sudah bertemu dan berdialog langsung dengan orang nomor satu di Kota Bandung tersebut sebelumnya. Mereka bahkan telah merekomendasikan 5 poin cetak biru atau blueprint untuk penataan angkutan massal yang signifikan kepada Pemkot Bandung. "Harapannya beliau bisa hadir hari ini untuk menanggapi langsung. Tapi enggak apa-apa enggak bisa hadir, besok dan selanjutnya kita akan kejar lagi audiensinya sampai komitmen anggaran dan kebijakan itu ada bentuk formalnya," pungkas Aliah dengan semangat.

Ketiadaan Wali Kota di acara Rembug Warga ini mungkin mengecewakan, namun semangat warga untuk terus menyuarakan aspirasi dan mendorong perbaikan transportasi Kota Bandung tidak akan padam. Tekanan publik dan solusi konkret tetap harus terus disuarakan hingga terciptanya sistem transportasi yang lebih baik bagi seluruh warga. Ini adalah tugas bersama, dan komitmen dari semua pihak, terutama pemerintah, adalah kuncinya.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com