Ratusan Mahasiswa ITB Turun ke Jalan Soroti Kebijakan Prabowo

Sorajabar.com - Hiruk pikuk Jalan Ganesha, Kota Bandung, pada Rabu siang, 17 Juni 2026, mendadak diramaikan oleh gelombang aspirasi dari ratusan Mahasiswa. Mereka adalah bagian dari Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang turun ke jalan, tepatnya di kawasan Tugu Kubus, menyuarakan kepedulian mendalam terhadap kondisi bangsa.

Aksi demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Para mahasiswa membawa semangat kritik dan tuntutan yang tegas terhadap berbagai kebijakan dan arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan spanduk dan poster bertuliskan pesan-pesan seperti "EVALUASI! STOP UGAL-UGALAN", "REFORMASI", hingga "KAMI MUAK", mereka menunjukkan bahwa suara generasi muda tidak bisa diabaikan.

Suara Lantang dari Ganesha Meminta Evaluasi Menyeluruh

Ketua KM ITB, Nahdah Nabila, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan respons konkret dari mahasiswa terhadap beragam persoalan yang kini dinilai tengah dihadapi masyarakat Indonesia. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi komprehensif terhadap sejumlah kebijakan, terutama yang berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran negara dan program-program strategis.

"Langkah-langkah tanggung jawab fiskal melalui efisiensi anggaran adalah kunci untuk memperbaiki program-program ekstratif, termasuk program makan bergizi gratis, serta realokasi pengeluaran untuk penguatan daya beli masyarakat dan industri manufaktur," tegas Nahdah kepada awak media, menggarisbawahi poin pertama tuntutan mereka.

Tuntutan ini menunjukkan fokus mahasiswa pada efisiensi dan keadilan dalam distribusi anggaran. Mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari kas negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk program yang kurang efektif atau cenderung membebani.

Empat Pilar Tuntutan Mahasiswa untuk Perubahan

KM ITB tidak hanya menyuarakan kekecewaan, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui empat poin tuntutan utama yang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan:

• 1. Efisiensi Anggaran dan Tanggung Jawab Fiskal: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk serius melakukan efisiensi anggaran negara dan mengevaluasi ulang program-program yang dinilai belum optimal. Realokasi pengeluaran ke sektor yang langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan penguatan industri manufaktur nasional menjadi prioritas. Ini termasuk kritik terhadap program makan bergizi gratis yang mereka anggap perlu dievaluasi efektivitas dan pengelolaannya.
• 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan: Tuntutan ini berfokus pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah. Mahasiswa menginginkan adanya partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan.
• 3. Kebijakan Strategis untuk Industrialisasi Nasional: KM ITB mendorong lahirnya kebijakan yang pro-industri, berbasis riset, inovasi, dan pengembangan manufaktur dalam negeri. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
• 4. Evaluasi Koordinasi dan Komunikasi Publik: Mahasiswa juga menyoroti pentingnya evaluasi koordinasi internal antarlembaga pemerintahan serta pembangunan sistem komunikasi publik yang lebih efektif dan didukung oleh data serta informasi yang akurat. Hal ini krusial untuk mencegah misinformasi dan membangun kepercayaan publik.

Nahdah menegaskan bahwa aksi yang digelar oleh KM ITB ini adalah manifestasi dari kepedulian murni mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi publik dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap pada jalur yang benar dan pro-rakyat.

"Semoga langkah yang kami lakukan dapat membawa kebaikan dan keberdampak bermakna untuk menjawab persoalan masyarakat. Kami peduli dan ingin suarakan hak-hak masyarakat yang tertindas," pungkas Nahdah, menutup pernyataan dengan penuh harapan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com