Wajah Baru Cicadas: Trotoar Lega, DPRD Bandung Bergerak

Sorajabar.com - Kawasan Cicadas, Bandung, kini tengah bersolek. Trotoar yang dulunya ramai dan seringkali padat oleh lapak pedagang kaki lima (PKL), kini terlihat lebih lega dan nyaman bagi pejalan kaki. Perubahan signifikan ini tak lepas dari langkah penertiban ratusan kios PKL oleh Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penertiban ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari proyek ambisius Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang akan melintasi area tersebut, sekaligus upaya mengembalikan fungsi utama ruang publik.

Namun, di balik Penataan Kota yang tampak rapi ini, muncul sebuah pertanyaan besar: bagaimana nasib ratusan PKL yang kini kehilangan mata pencarian? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. Mereka mendesak agar pemerintah tidak hanya berhenti pada penertiban, melainkan juga menyiapkan solusi jangka panjang yang mengedepankan aspek kemanusiaan bagi para pedagang terdampak.

DPRD Dorong Solusi Berkelanjutan untuk PKL Cicadas

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menegaskan bahwa penertiban PKL di Cicadas harus dipandang sebagai bagian dari penataan kota yang humanis. “Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan ruang publik,” ujar Andri. Namun, ia juga mengingatkan bahwa para PKL adalah bagian dari masyarakat yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak boleh hanya sebatas penertiban, tetapi harus dibarengi dengan solusi yang konkret dan berkelanjutan.

DPRD Kota Bandung mendorong Pemkot Bandung untuk segera menyusun langkah-langkah strategis. Langkah pertama adalah menyediakan lokasi relokasi yang layak. Relokasi ini bukan sekadar memindahkan, tetapi harus dipastikan berada di lokasi yang strategis, memiliki potensi pembeli, dan tentu saja, nyaman untuk berdagang. Tujuannya jelas, agar para PKL tidak serta-merta kehilangan sumber penghasilan mereka setelah lapak dagangannya dibongkar.

Lebih jauh lagi, Andri Rusmana juga menyoroti pentingnya program pendampingan dan pemberdayaan. Pemerintah perlu menghadirkan program pelatihan usaha yang relevan, membuka akses permodalan yang mudah dijangkau, serta membantu mencarikan peluang pekerjaan lain bagi warga yang terdampak. Ini adalah wujud nyata dari kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat kecil, memastikan mereka tetap bisa bertahan dan berdaya di tengah dinamika pembangunan kota.

Lebih dari Sekadar Penertiban PKL: Solusi Kemacetan Cicadas

Meskipun penertiban PKL diharapkan dapat berkontribusi pada kelancaran arus lalu lintas dan pengembalian fungsi trotoar, persoalan kemacetan di Cicadas jauh lebih kompleks dari itu. Andri Rusmana menekankan bahwa penertiban PKL hanyalah satu bagian kecil dari solusi. Untuk mengatasi kemacetan secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan multisektoral.

Beberapa upaya krusial yang perlu dilakukan antara lain penataan parkir yang lebih terorganisir, rekayasa lalu lintas yang inovatif dan adaptif, pengawasan transportasi publik yang lebih ketat, serta penegakan aturan secara konsisten. Semua elemen ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem lalu lintas yang lancar dan tertib di kawasan Cicadas. "Intinya, kota harus tertib, tetapi rakyat kecil juga harus tetap bisa hidup dan mencari nafkah. Pemerintah harus hadir menghadirkan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan masyarakat kecil," pungkas Andri, merangkum esensi dari harapan DPRD.

Transformasi Cicadas menjadi sebuah cerminan bagaimana pembangunan dan penataan kota harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan warganya. Upaya menciptakan Bandung Raya yang modern dan nyaman harus tetap dibarengi dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat kecil, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam laju pembangunan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com