Provinsi Sunda Menanti Pakar Ungkap Syarat Perubahan Jabar

Sorajabar.com - Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menghangat di tengah masyarakat dan meja pembahasan Komisi I DPRD Jawa Barat. Usulan yang kini telah disepakati untuk dilanjutkan ke tahap legislasi ini memicu banyak diskusi, salah satunya dari akademisi sekaligus koordinator pendukung usulan, Ganjar Kurnia. Namun, Ganjar mengingatkan, perubahan nama ini bukan sekadar pergantian identitas, melainkan harus dibarengi dengan agenda kebijakan yang jelas dan konkret.

Mengapa "Sunda" Dianggap Lebih Merepresentasikan?

Menurut Ganjar Kurnia, nama "Sunda" dinilai jauh lebih merepresentasikan kekayaan sejarah, kedalaman budaya, keluhuran bahasa, dan jati diri masyarakat Jawa Barat. Berbeda dengan "Jawa Barat" yang, menurutnya, cenderung hanya menunjukkan letak geografis semata. Argumentasi kultural ini menjadi dasar kuat di balik dorongan untuk mengubah nama provinsi, menawarkan sebuah identitas yang lebih otentik dan berakar pada warisan leluhur.

Dalam konteks kebangsaan, identitas adalah fondasi penting. Penggunaan nama Sunda diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah kelahirannya, serta menjadi penanda yang jelas bagi dunia tentang kekayaan peradaban di wilayah ini. Ini bukan hanya tentang label, tetapi juga tentang pengakuan terhadap sebuah peradaban yang besar.

Perubahan Nama Bukan Sekadar Simbol, Tapi Awal Reformasi

Meskipun dasar kulturalnya kuat, Ganjar menegaskan bahwa perubahan nama tidak boleh berhenti sebagai simbol semata. Sebuah nama yang kuat secara simbolik tidak otomatis mampu mengubah kondisi sosial jika tidak diikuti dengan langkah nyata dalam tata kelola Pemerintahan. Ia menekankan pentingnya agenda kebijakan yang jelas yang menyertai perubahan tersebut.

Dari sisi legalitas, Ganjar menjelaskan bahwa perubahan nama daerah bukanlah hal mustahil. Ia mencontohkan kasus perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bukti bahwa mekanisme hukum untuk hal tersebut memang tersedia dan bisa diaplikasikan.

Namun, perubahan nama ini juga membawa implikasi administratif yang tidak main-main. Mulai dari penyesuaian beragam dokumen pemerintahan, identitas lembaga-lembaga terkait, aturan-aturan turunan, hingga berbagai sistem administrasi lainnya. Seluruh proses ini tentu membutuhkan perencanaan yang sangat matang, sumber daya yang besar, serta biaya yang tidak sedikit. Konsekuensi ini harus diperhitungkan secara cermat agar perubahan nama tidak menjadi beban baru.

Mewujudkan Kesejahteraan: Tantangan Sesungguhnya

Ganjar Kurnia dengan tegas menyatakan bahwa pergantian nama provinsi tidak bisa serta-merta dijadikan jaminan akan membaiknya tata kelola pemerintahan atau meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Faktor penentu yang sesungguhnya adalah kualitas pelayanan publik, akses pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang memadai, ketersediaan lapangan kerja yang layak, serta implementasi kebijakan yang secara konkret berpihak kepada rakyat kecil.

Menurutnya, nama baru "Provinsi Sunda" baru akan memberikan dampak positif yang signifikan jika ia menjadi titik tolak atau awal dari lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih dekat dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Tanpa adanya reformasi birokrasi yang substansial, tanpa perubahan fundamental dalam arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, nama baru tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan semata, tanpa ada perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, Ganjar juga mengingatkan pentingnya menjaga keberagaman budaya dan etnis yang ada di Jawa Barat saat ini, serta komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Tanpa desain perencanaan yang komprehensif dan matang, perubahan nama berisiko besar hanya akan berakhir sebagai simbolisme kosong, menimbulkan beban administrasi yang tidak sebanding, dan pada akhirnya tidak memberikan manfaat konkret yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, diskusi mengenai perubahan nama ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk merenung dan merumuskan visi masa depan Jawa Barat (atau Sunda) yang lebih baik, dengan fokus pada pembangunan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com