Libur Sekolah: Parkir Pantai Pangandaran Kacau, Mengapa Aturan Diabaikan?

Sorajabar.com - Pantai Pangandaran, permata pariwisata Jawa Barat, selalu menjadi magnet bagi wisatawan, terutama saat musim liburan tiba. Namun, di balik pesonanya, masalah klasik yang terus berulang kembali mencuat: carut-marut tata kelola parkir. Momentum libur sekolah kali ini kembali memperlihatkan pemandangan yang membuat kening berkerut, di mana kendaraan wisatawan berjejer tak beraturan di bahu jalan, mengabaikan segala imbauan dan aturan yang telah ditetapkan.

Larangan Parkir yang Dianggap Angin Lalu

Bukan rahasia lagi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebenarnya telah berupaya keras menata sistem parkir di kawasan objek Wisata ini. Bahkan, pada libur Lebaran 2025 lalu, Pemkab menunjukkan ketegasan dengan melarang keras kendaraan parkir di bahu jalan, bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas. Namun, pemandangan pada Selasa (7/7/2026) pagi pukul 08.30 WIB sungguh kontras. Bahu jalan dari Pantai Timur hingga Barat kembali padat oleh deretan kendaraan roda empat, seolah tanda larangan parkir dan water barrier yang terpasang hanya menjadi hiasan semata.

Ironisnya, di tengah kondisi semrawut ini, petugas resmi dari Pemerintah Daerah yang seharusnya mengatur lalu lintas justru tidak terlihat di lokasi. Padahal, wisatawan yang masuk ke kawasan ini telah membayar tiket yang di dalamnya sudah mencakup fasilitas parkir gratis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan fasilitas yang ada belum mampu mengubah kebiasaan wisatawan.

Mengapa Wisatawan Memilih Parkir Sembarangan?

Salah satu alasan utama yang sering diutarakan wisatawan adalah lokasi kantong parkir terpusat yang dianggap terlalu jauh. Pemkab Pangandaran telah menyediakan area parkir luas di eks Pasar Wisata, bahkan dilengkapi dengan layanan shuttle menuju hotel. Namun, kemudahan akses menjadi prioritas utama bagi mayoritas pelancong. Kurdi Hermawan (44), seorang wisatawan, terang-terangan mengakui bahwa ia sengaja memarkir kendaraannya di bahu jalan. "Kebetulan tidak ada petugas, jadi kita pilih parkir di sini, lebih dekat pantai," ujarnya.

Kenyamanan sesaat ini sayangnya membawa dampak jangka panjang. Kawasan parkir resmi di eks Pasar Wisata justru tampak lengang, hanya dimanfaatkan oleh beberapa unit minibus dan bus besar. Kontras ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fasilitas yang disediakan dengan preferensi wisatawan, yang akhirnya memicu kekacauan.

Sorotan dari Pemerintah Daerah dan Tantangan Penertiban

Menanggapi kondisi ini, Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangandaran, Irna Kusmayanti, tidak menampik kekacauan yang terjadi. Irna menyebut, "Kondisinya betul-betul carut marut. Hal ini terjadi karena petugas di lapangan tidak dikondisikan secara maksimal seperti libur lebaran kemarin." Ia menjelaskan, kunjungan wisatawan saat libur sekolah kali ini mencapai 38 ribu orang, angka yang meski di bawah puncak Lebaran (68 ribu pengunjung), tetap membuat pengaturan di lapangan kewalahan.

Menurut Irna, minimnya personel pengawasan menjadi salah satu pemicu utama, mengingat status libur sekolah sering disamakan dengan liburan akhir pekan biasa. Selain itu, Irna juga menyoroti sikap abai dari para pelaku usaha setempat yang seharusnya turut membantu penegakan regulasi. Manuver kendaraan besar, khususnya bus pariwisata, yang dibiarkan masuk ke jalur pantai juga menjadi penyebab kemacetan parah.

Irna menegaskan, seharusnya bus besar pariwisata dan kendaraan diarahkan ke pantai sentral eks Pasar Wisata, tidak dibiarkan masuk ke area pantai. Hal ini penting untuk mencegah kemacetan dan menjaga ketertiban. Ia pun mendesak adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih solid serta tindakan tegas terhadap parkir liar. Tanpa langkah konkret dan penegakan aturan yang konsisten, upaya Pemda untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan di Pangandaran dipastikan akan terus menghadapi rintangan.

Masa Depan Pariwisata Pangandaran: Antara Aturan dan Kenyamanan

Kasus parkir yang semrawut di Pangandaran ini bukan sekadar masalah kecil, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam mengelola destinasi pariwisata yang populer. Keseimbangan antara memberikan kenyamanan maksimal bagi wisatawan dan menegakkan aturan demi ketertiban jangka panjang adalah kunci. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kesadaran dari para wisatawan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkelanjutan di Pantai Pangandaran.

Jika masalah parkir ini tidak segera diatasi dengan solusi komprehensif dan implementasi yang tegas, bukan tidak mungkin citra Pangandaran sebagai destinasi wisata favorit akan tergerus oleh keluhan kemacetan dan ketidaknyamanan. Penataan infrastruktur pendukung, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang konsisten adalah fondasi penting untuk mewujudkan pariwisata Pangandaran yang benar-benar tertib dan memukau.

Ikuti terus berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com