Lagu Om Zein Panen Kritikan! Akademisi Soroti Lirik Vulgar

Sorajabar.com - Dunia seni dan pemerintahan Jawa Barat kembali diramaikan dengan sebuah Kontroversi. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, menyusul perilisan lagu berbahasa Sunda berjudul 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat'. Meski karya seni seringkali bersifat subjektif, lirik lagu yang dibawakan oleh seorang pemimpin daerah ini telah memicu perdebatan sengit, khususnya dari kalangan akademisi Musik. Pertanyaan besar pun muncul: apakah kebebasan berekspresi seorang pejabat publik harus dibatasi oleh etika dan tanggung jawab sosial?

Lirik Kontroversial yang Jadi Sorotan Utama

Kritik pedas datang dari akademisi musik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rita Tila. Ia menegaskan bahwa permasalahan utama dari lagu tersebut bukanlah pada kualitas musiknya, melainkan pada lirik yang dianggap merendahkan martabat perempuan. "Karya itu relatif ya, jadi kata orang lain ini nggak enak, mungkin saja enak kata sebagian orang. Tapi mungkin bukan karena lagunya, tapi liriknya yang saya kurang setuju," ujar Rita, mengungkapkan pandangannya yang cukup tegas.

Menurut Rita, beberapa penggalan lirik dalam lagu tersebut dinilai terlalu vulgar dan eksplisit. Ia menyoroti frasa seperti "Tos Karuron tujuh kali" (Sudah keguguran tujuh kali) dan "Nu busana leuwih gede batan susu" (yang busanya lebih besar dari payudara). Diksi semacam ini, menurutnya, melampaui batas kepantasan, terutama ketika disampaikan oleh seorang figur publik.

Meski Rita mengakui bahwa sang pencipta lagu mungkin terinspirasi dari pengalaman nyata, ia menyayangkan bagaimana lirik tersebut justru terkesan menggeneralisasi perempuan. "Maksudnya, duh kieu teuing (begini amat) gitu, vulgar teuing (terlalu vulgar) gitu. Memang, memang mungkin Bapak Bupati membuat itu mungkin kejadian sesungguhnya mungkin saja saya tidak tahu, makanya ditulis," jelasnya. Namun, ia menambahkan, "Tapi di situ seolah-olah seperti untuk perempuan pada umumnya, intinya begitu. Jadi kalau menurut saya kurang tepat."

Pesan Seni Versus Tanggung Jawab Moral Pemimpin

Rita Tila menekankan bahwa seni, termasuk musik, memiliki kekuatan besar untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, jika ingin mengangkat tema tentang perempuan, seharusnya dapat disampaikan melalui diksi yang lebih puitis dan memiliki nilai sastra, tanpa menimbulkan kesan merendahkan. "Kalaupun harus menyanyikan tentang perempuan bisa dengan bahasa atau syair yang lebih sastra lagi, itu vulgar teuing," tegasnya.

Baginya, lirik yang menggeneralisasi perempuan ini sangat disayangkan dan tidak bisa ditoleransi. "Saya sih tidak bisa mentoleransi karena tidak semua perempuan begitu. Jadi saya tuh miris, ini sayang banget," ungkap Rita, menunjukkan keprihatinannya yang mendalam terhadap pesan yang tersirat dalam lagu tersebut.

Kualitas Musikal yang Terhalangi Kontroversi Lirik

Ironisnya, di balik kontroversi liriknya, Rita Tila tetap memberikan apresiasi terhadap aspek musikal lagu Om Zein. Ia mengakui bahwa dari sisi vokal, aransemen, dan melodi, lagu tersebut memiliki kualitas yang baik. "Tapi saya apresiasi gitu untuk suaranya bagus, tuning-nya masuk, suaranya bagus, terus musiknya bagus, suaranya berkarakter, lagunya bukan lirik ya, lagu nadanya juga enak, tapi disayangkan hanya satu saja garis bawahi liriknya saja," paparnya.

Hal ini menyoroti dilema yang sering terjadi dalam dunia seni, di mana sebuah karya dengan kualitas teknis tinggi bisa saja kehilangan nilai dan dukungan publik karena pesan atau lirik yang kontroversial. Terlebih lagi, sebagai seorang kepala daerah, Om Zein diharapkan tidak hanya menghasilkan karya seni yang menghibur, tetapi juga yang mengedukasi dan memiliki nilai positif bagi masyarakat luas.

Rita Tila menegaskan kembali pentingnya peran seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan publik. "Jadi saya nggak setuju, nggak bisa ditoleransi karena ini tidak mengedukasi, masalahnya beliau itu seorang pemimpin," pungkasnya. Kritik ini menjadi pengingat penting bagi para tokoh publik bahwa setiap karya yang mereka hadirkan memiliki dampak sosial yang tidak bisa dianggap remeh.

Dalam konteks ini, diskusi mengenai batasan kebebasan berekspresi bagi pejabat publik menjadi relevan. Bagaimana seorang pemimpin bisa tetap berkarya secara autentik namun tetap menjaga etika dan moralitas publik? Ini adalah pertanyaan yang terus menggema di tengah dinamika masyarakat modern.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com