Jembatan Rp5 Miliar Penghubung Ciamis-Tasikmalaya Terblokir

Sorajabar.com - Sebuah Infrastruktur megah yang diharapkan menjadi denyut nadi perekonomian dan mobilitas warga, kini harus berujung pada kekecewaan. Jembatan gantung senilai Rp5 miliar yang membentang indah, menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya, tepatnya Jembatan Sukamenak, kini nasibnya sungguh memprihatinkan. Alih-alih digunakan untuk lalu lintas masyarakat, jembatan yang rampung dibangun pada tahun 2024 ini justru diblokir total menggunakan tumpukan rumpun bambu yang kokoh. Sebuah pemandangan yang ironis, mengingat besarnya dana yang telah digelontorkan untuk proyek vital ini.

Aksi penutupan yang mengejutkan ini merupakan inisiatif sepihak dari Kepala Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis, dan telah berlangsung selama enam hari terakhir (terhitung per Kamis, 2 Juli 2026). Langkah drastis ini adalah puncak dari kekecewaan mendalam warga Ciamis atas polemik kesepakatan lahan yang dinilai tidak adil dan janji yang belum terpenuhi. Sejak rampung dibangun dua tahun lalu, Jembatan Sukamenak memang belum pernah berfungsi secara optimal, bahkan bisa dibilang 'mangkrak' dalam arti sebenarnya.

Akses Jalan Terputus dan Kekecewaan Warga

Penyebab utama dari masalah ini adalah ketiadaan akses jalan yang memadai di sisi Desa Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Kondisi ini sangat kontras dengan wilayah Desa Wanasigra di Ciamis, yang akses jalannya sudah mulus dan siap hingga ke bibir jembatan. Akibatnya, keberadaan jembatan mewah ini seolah tak ada artinya. Pantauan tim Sorajabar.com di lokasi menunjukkan kemegahan jembatan tersebut kini diselimuti kesunyian. Tidak ada aktivitas warga yang melintas, bahkan terkesan angker. Kawasan itu hanya sesekali dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memarkir motor atau memancing ikan di aliran sungai yang tenang.

Salah satu sosok yang memiliki peran krusial dalam pembangunan jembatan ini adalah Maman Suherman, warga setempat. Maman adalah salah satu pahlawan lokal yang menghibahkan tanah pribadinya tanpa ganti rugi sepeser pun demi kepentingan publik. Niatnya murni, yakni beribadah dan berkontribusi untuk kemajuan daerah. Ia bersedia menghibahkan tanahnya karena awalnya mendapat informasi bahwa warga di sisi Tasikmalaya juga melakukan hal serupa, yakni swadaya lahan. Namun, komitmen tersebut belakangan diketahui sangat berbeda di lapangan, menimbulkan rasa pengkhianatan yang mendalam.

"Dari Tasik belum ada akses, hanya ada jalan setapak, hanya bisa dilewati pejalan kaki," ujar Maman saat ditemui. "Tapi kemarin mendengar dari warga di Tasikmalaya ada penggantian. Padahal awalnya swadaya (hibah), saya selaku pribadi niatnya ibadah sudah swadaya. Yang jadi pertanyaan di sini swadaya tapi di Tasikmalaya ada penggantian."

Kekecewaan Maman bukan tanpa alasan. Proses awal pengajuan proyek jembatan ini justru digagas oleh pihak Tasikmalaya. Saat itu, perwakilan dari Tasikmalaya meminta izin penggunaan lahannya tanpa imbalan uang, dan Maman dengan ikhlas menyetujuinya. Merasa ada ketidakadilan dan ketidaksesuaian janji terkait kompensasi lahan, ia kini memberikan dukungan penuh terhadap aksi penutupan yang dilakukan oleh pihak desa.

Tuntutan Kades Wanasigra kepada Pemkot Tasikmalaya

Kepala Desa Wanasigra, Yudi Wahyudi, menegaskan bahwa blokade bambu ini bukan sekadar ancaman, melainkan tindakan serius tanpa batas waktu yang jelas. Pihaknya menuntut penjelasan resmi dan klarifikasi yang konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait ketimpangan komitmen hibah lahan tersebut. Yudi merasa ada pembodohan publik dan pengkhianatan kepercayaan yang telah diberikan warganya.

"Persoalannya, kenapa jembatan ini dibangun terlebih dulu ketika akses belum ada. Kemudian kaitan dengan lahan akses jalan, merasa dibohongi, ada pengkhianatan cinta. Ini aksi kekecewaan saja. Kalau andaikan di awal pembangunan dulu ada pembebasan lahan, tentunya berbeda lagi (prosesnya)," jelas Yudi dengan nada tegas.

Meski jembatan senilai miliaran rupiah itu tertutup rapat, Yudi memastikan bahwa aktivitas ekonomi warga Desa Wanasigra tidak terganggu secara signifikan. Mereka masih mengandalkan jalur utama yang sudah ada. Secara sosiologis, warga di kedua sisi sungai tersebut juga tidak memiliki keterikatan keluarga atau kepemilikan lahan yang mengharuskan mereka melintas jembatan setiap hari. Namun, ini tidak berarti masalah bisa diabaikan. Ini adalah preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kasus Jembatan Sukamenak ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya koordinasi yang matang, kejelasan komunikasi, dan keadilan dalam setiap proyek pembangunan. Dana miliaran rupiah yang seharusnya membawa manfaat justru kini menjadi monumen kekecewaan dan lambang ketidakberesan administrasi. Semoga pemerintah daerah terkait segera menemukan solusi yang adil dan transparan agar jembatan ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, dan kepercayaan masyarakat kembali pulih.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com