Jembatan Rp 5 Miliar Ciamis-Tasikmalaya Ditutup Ada Apa Ini?

Sorajabar.com - Jembatan Gantung Sukamenak yang digadang-gadang menjadi penghubung vital antara Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan Desa Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, kini tengah menjadi sorotan. Sebuah megaproyek senilai Rp 5 miliar yang didanai pemerintah pusat, justru malah ditutup rapat. Bibir jembatan yang sedianya membuka akses baru, kini terhalang rumpun bambu yang dipasang langsung oleh Kepala Desa Wanasigra sejak enam hari lalu. Mengapa jembatan megah ini malah tidak bisa digunakan? Ada apa di balik penutupan yang mengejutkan ini?

Megaproyek Miliar Rupiah yang Terbengkalai

Jembatan Gantung Sukamenak sejatinya telah rampung dibangun pada tahun 2024. Harapan besar masyarakat akan kemudahan akses dan peningkatan perekonomian sempat membumbung tinggi. Namun, sejak saat itu hingga kini, jembatan tersebut belum pernah benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Alasannya cukup mendasar, ketiadaan Akses Jalan memadai dari sisi Kota Tasikmalaya. Sementara di wilayah Ciamis, kendaraan roda dua sudah bisa mencapai bibir jembatan tanpa hambatan berarti.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana jembatan yang begitu sepi. Hanya beberapa warga yang terlihat memarkirkan sepeda motor mereka di dekat jembatan untuk sekadar memancing, jauh dari hiruk pikuk aktivitas yang seharusnya terjadi di sebuah jalur penghubung penting. Kondisi ini tentu sangat ironis, mengingat anggaran fantastis yang telah digelontorkan untuk pembangunannya. Sebuah Infrastruktur modern yang seharusnya menjadi nadi penghubung, kini justru menjadi saksi bisu kekecewaan.

Kisah Hibah Lahan dan 'Pengkhianatan Cinta'

Di balik penutupan jembatan ini, tersimpan cerita yang lebih kompleks, melibatkan janji dan kekecewaan warga. Maman Suherman, seorang warga Desa Wanasigra, menjadi salah satu tokoh kunci dalam polemik ini. Ia dengan tulus menghibahkan lahannya demi pembangunan jembatan, dengan pemahaman awal bahwa warga di kedua wilayah (Ciamis dan Tasikmalaya) akan melakukan hal serupa secara swadaya. Niat tulusnya adalah untuk ibadah dan demi masa depan anak cucu.

"Dari Tasik belum ada akses, hanya ada jalan setapak, hanya bisa dilewati pejalan kaki," ujar Maman. Ia melanjutkan, "Tapi kemarin mendengar dari warga di Tasikmalaya ada penggantian. Padahal awalnya swadaya (hibah), saya selaku pribadi niatnya ibadah sudah swadaya. Yang jadi pertanyaan di sini swadaya tapi di Tasikmalaya ada penggantian."

Kekecewaan Maman bukan tanpa alasan. Informasi adanya penggantian lahan di sisi Tasikmalaya, sementara di Ciamis murni hibah, memicu rasa ketidakadilan. Terlebih, pembangunan jembatan ini awalnya merupakan ajuan dari pemerintah Tasikmalaya, yang kala itu datang menemui Maman dan menjanjikan proses swadaya lahan tanpa penggantian.

Aksi Kekecewaan dan Tuntutan Keadilan

Kepala Desa Wanasigra, Yudi Wahyudi, menegaskan bahwa penutupan jembatan ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa ada 'pengkhianatan cinta' atas kesepakatan awal mengenai hibah lahan. "Persoalannya, kenapa jembatan ini dibangun terlebih dulu ketika akses belum ada. Kemudian kaitan dengan lahan akses jalan, merasa dibohongi, ada pengkhianatan cinta. Ini aksi kekecewaan saja. Kalau andaikan di awal pembangunan dulu ada pembebasan lahan, tentunya berbeda lagi (prosesnya)," jelas Yudi.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Tasikmalaya terkait isu perbedaan perlakuan lahan tersebut. Jembatan Gantung Sukamenak pun masih menunggu kejelasan nasib. Warga Wanasigra masih harus menempuh jalur utama untuk aktivitas perekonomian dan sosial mereka, karena jembatan ini belum juga berfungsi. Padahal, potensi jembatan ini untuk menghubungkan dan menghidupkan dua wilayah sangatlah besar, meskipun saat ini belum ada keterkaitan keluarga atau lahan yang signifikan antara warga di kedua sisi sungai.

Dibutuhkan segera komunikasi dan koordinasi yang jelas antara pemerintah kedua wilayah serta pihak terkait. Penyelesaian masalah akses jalan dan kejelasan status lahan menjadi kunci agar investasi Rp 5 miliar ini tidak sia-sia dan dapat benar-benar dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas. Keadilan dalam proses pembangunan adalah harga mati demi kepercayaan publik.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com