Jawa Barat Ganti Nama Jadi Sunda Reaksi Pedagang Bikin Kaget

Sorajabar.com - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda semakin intens dibahas. Usulan ini bahkan telah masuk ke meja Komisi I DPRD Jabar, siap untuk diteruskan ke tahap legislasi. Namun, di tengah riuhnya pembahasan politik mengenai identitas dan simbol, bagaimana respons masyarakat akar rumput, khususnya para pedagang, terhadap gagasan besar ini? Ternyata, suara dari jalanan memberikan perspektif yang berbeda dan terkadang jauh lebih pragmatis.

Antara Identitas dan Kebutuhan Mendesak

Mahmud (56), seorang pedagang yang sehari-hari berjualan di kawasan BEC, Bandung, mengungkapkan perasaannya secara blak-blakan saat ditemui. "Asa (Serasa) enggak enak aja gitu, a, didengarnya. 'Provinsi Sunda', asa gimana gitu dibanding Provinsi Jawa Barat," ujarnya sambil tersenyum tipis. Bagi Mahmud, isu perubahan nama ini terasa kurang mendesak dibandingkan persoalan riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menyoroti masalah ekonomi yang kerap menjadi beban, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta akses pendidikan yang masih belum merata.

"Rakyat mah kan BBM naik aja masih bisa haha, hihi, atuh, a. Jadi mending nyari yang pantes lah, yang dibutuhin sarerea (semua orang)," pungkasnya, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah kesejahteraan dan kemudahan hidup rakyat. Suara Mahmud ini mencerminkan banyak warga yang merasa pemerintah harus lebih fokus pada masalah fundamental ketimbang perdebatan simbolis.

Senada dengan Mahmud, Ganjar (37), pemilik toko kelontong di wilayah Dago, Kota Bandung, juga menyuarakan keberatannya. Pertanyaan fundamental muncul dari Ganjar: bagaimana nasib masyarakat di wilayah Jawa Barat yang secara kultural dan linguistik berbeda? "Kan di sana mah ngomongnya juga enggak pake Bahasa Sunda, masak mau dipaksain. Terus yang di Depok, Bekasi, kan lebih deketnya sama Jakarta, budayanya otomatis beda juga," jelasnya.

Ganjar merujuk pada daerah-daerah seperti Cirebon dan Indramayu yang mayoritas penduduknya berbahasa Cirebonan atau Indramayu (sering disebut sebagai Bahasa Jawa dialek Cirebon/Indramayu), serta wilayah Bodetabek yang budayanya lebih kental dengan pengaruh Betawi dan Jakarta. Argumen ini menyoroti kompleksitas identitas di Jawa Barat yang sangat beragam, di mana tidak semua daerah memiliki akar budaya Sunda yang dominan.

Suara Toleransi dan Harapan Rakyat

Sementara itu, Sudiran (50), pedagang kopi yang sehari-hari mangkal di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, menunjukkan sikap yang lebih pragmatis dan toleran. Ia mengaku hanya mengikuti perkembangan wacana yang tengah ramai dibahas tersebut. "Kalau saya mah ikut-ikutan aja kang, setuju-setuju aja. Kalau emang dirasa penting, silakan diganti. Asalkan kebijakan buat rakyatnya juga jangan sampe dilupain, gitu aja," ucap Sudiran.

Baginya, esensi dari sebuah kebijakan adalah dampaknya terhadap masyarakat. Perubahan nama boleh saja terjadi, asalkan tidak melupakan kesejahteraan dan kebutuhan dasar rakyat. Ini adalah seruan yang mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus pada simbol, tetapi juga pada substansi dari pemerintahan itu sendiri, yaitu melayani dan menyejahterakan rakyat.

Perdebatan mengenai nama Provinsi Jawa Barat ini memang kompleks dan multi-dimensi. Di satu sisi, ada aspirasi untuk lebih menonjolkan identitas Sunda sebagai akar budaya mayoritas. Namun, di sisi lain, ada realitas demografi dan kultural yang beragam, serta prioritas-prioritas masyarakat yang lebih mendesak, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Wacana ini menjadi cerminan bahwa setiap perubahan besar memerlukan pertimbangan matang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya elit politik atau kelompok tertentu.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com