Jabar Panas: Remaja Tewas, PPDB Heboh, Bupati Terjerat Lagu

Sorajabar.com - Jawa Barat kembali diwarnai serangkaian peristiwa mengejutkan yang mendominasi pemberitaan. Dari kasus Kriminalitas berdarah yang merenggut nyawa seorang remaja, skandal Pendidikan yang melibatkan Kartu Keluarga fiktif, dugaan penipuan berskala besar terhadap para kiai, hingga kontroversi seorang kepala daerah yang berujung pada pemanggilan Kemendagri. Sorajabar.com merangkum berbagai insiden terkini yang mengguncang Bumi Pasundan.

Tragedi Remaja Bandung Barat: Tewas Dibacok Usai COD Celurit di Purwakarta

Kabar duka menyelimuti Kabupaten Bandung Barat setelah AF (16), seorang remaja asal Cikalongwetan, tewas mengenaskan akibat pembacokan di Jalan Raya Campaka, Purwakarta. Insiden tragis ini terjadi pada dini hari setelah korban bersama tiga rekannya diduga baru saja melakukan transaksi cash on delivery (COD) pembelian senjata tajam jenis celurit di wilayah Kabupaten Subang.

Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP I Made Purwantara, dalam perjalanan pulang menuju Bandung Barat, rombongan korban dipepet oleh enam orang yang berboncengan sepeda motor. Adu mulut yang memanas tak terhindarkan, berujung pada perampasan senjata tajam milik korban yang kemudian digunakan pelaku untuk membacok AF. Korban sempat dilarikan ke RSUD Bayu Asih Purwakarta, namun nyawanya tak tertolong akibat luka parah yang dideritanya.

Video amatir yang beredar menunjukkan detik-detik mengerikan saat sekelompok pelaku mengejar korban, merebut sajam, dan melancarkan aksi pembacokan. Pihak keluarga, yang histeris melihat kondisi AF di kamar jenazah, berharap kepolisian segera mengungkap motif di balik penyerangan brutal ini dan menangkap semua pelaku. Polisi sendiri telah mengantongi identitas para terduga pelaku dan kini tengah gencar melakukan pengejaran serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

Polemik PPDB Kota Bandung: Kartu Keluarga di Restoran dan Karaoke

Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Bandung kembali diterpa isu tak sedap. Dugaan adanya puluhan Kartu Keluarga (KK) yang beralamat di restoran dan tempat karaoke mencuat, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan orang tua calon siswa. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung segera bertindak cepat menelusuri dugaan pelanggaran ini.

Sekretaris Disdik Kota Bandung, Edy Suparjoto, memaparkan hasil verifikasi yang dilakukan bersama Disdukcapil Kota Bandung. Dari total dugaan 20 KK di restoran dan 3 KK di tempat karaoke, penelusuran awal menemukan 5 KK yang memang tercatat beralamat di lokasi restoran di kawasan Jalan Rakata. Hasil temuan ini akan menjadi pembahasan serius dalam rapat sebelum pengumuman SPMB 2026. Jika terbukti ada pelanggaran, KK-KK tersebut berisiko didiskualifikasi dari proses pendaftaran.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono juga menerima banyak aduan, termasuk dugaan sertifikat nonakademik palsu untuk jalur prestasi dan keanehan jalur domisili, di mana calon murid diterima dengan jarak rumah ke sekolah yang sangat dekat, sekitar 80 meter. Skandal ini menyoroti perlunya transparansi dan pengawasan ketat dalam sistem pendidikan.

Modus Dapur MBG: Babak Baru Kasus Penipuan 13 Kiai di Jawa Barat

Kasus dugaan penipuan yang menimpa 13 kiai pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat memasuki babak baru. Mereka berencana melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri, didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Pemuda Ansor. Para kiai dari Cirebon, Kuningan, Depok, Bekasi, hingga Sukabumi ini menjadi korban janji manis program 'Makan Bergizi Gratis' (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Modus operandi yang digunakan cukup rapi. Sekelompok orang yang mengaku dari koperasi berinisial DSN mendekati para kiai, menjanjikan pembangunan dapur MBG dengan syarat menyiapkan lahan seluas 400 meter. Setelah lahan siap, para kiai diminta menunjuk kontraktor sendiri dan menyetor uang pendaftaran sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Total biaya pembangunan satu dapur MBG diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Ironisnya, koperasi ini juga menarik fee dari para kontraktor senilai 8-10 persen atau sekitar Rp 72 jutaan per dapur.

Kecurigaan muncul saat pembangunan dapur MBG mencapai 80 persen, yaitu sekitar akhir 2025. Pihak koperasi tiba-tiba sulit dihubungi, sementara rata-rata setiap proyek dapur sudah menghabiskan biaya Rp 700-800 juta. LBH PP Pemuda Ansor akan melaporkan beberapa nama, termasuk tokoh utama berinisial YH dari koperasi DSN, serta empat perantara lainnya. Kerugian kolektif korban diperkirakan mencapai miliaran rupiah, dan kasus ini diduga juga terjadi di beberapa provinsi lain.

Lagu 'Lalaki Langit' Bupati Purwakarta Disorot Kemendagri

Kontroversi lagu berbahasa Sunda berjudul 'Lalaki Langit' yang diciptakan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein, kini menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lirik lagu yang memicu polemik karena dinilai mengandung unsur seksis dan menyudutkan kaum perempuan ini telah membanjiri pemberitaan dan memicu somasi dari berbagai pihak.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irwan, menyatakan bahwa pihaknya telah memantau isu ini secara intensif dan melakukan pembahasan internal. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan segera memanggil Om Zein untuk dimintai keterangan atau klarifikasi langsung. Hasil dari pemanggilan ini akan menjadi dasar bagi Kemendagri untuk menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

Om Zein sendiri telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, berdalih bahwa lagu tersebut adalah karya lama yang diciptakan pada tahun 2020, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ia menjelaskan lagu itu merupakan refleksi pribadinya atas perilaku nakal di masa lalu. Namun, klarifikasi ini tampaknya belum meredakan sorotan tajam dari Kemendagri dan masyarakat.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com