Gen Z Buka Suara: Nama Jawa Barat Jangan Diubah

Sorajabar.com - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali menghangatkan diskusi publik, memicu berbagai respons dari masyarakat. Namun, di tengah hiruk pikuk perdebatan, satu suara yang cukup signifikan adalah dari kalangan Generasi Z. Bagi mereka, isu pergantian nama ini dinilai minim urgensi, terutama jika dibandingkan dengan berbagai persoalan lain yang dianggap jauh lebih mendesak untuk ditangani pemerintah.

Gen Z Bersuara: Mengapa Urgensi Perubahan Nama Dipertanyakan?

Mayoritas Gen Z yang dimintai pendapatnya oleh tim Sorajabar.com menunjukkan keraguan dan bahkan penolakan terhadap wacana ini. Sabrina (26), seorang warga Cibaduyut, dengan tegas menyatakan bahwa identitas Jawa Barat sudah sangat melekat dan tidak perlu diganti. "Gausah, karena Jawa Barat sudah identik, kalau ada wacana pergantian nama enggak perlu, karena gak ada urgensi," katanya.

Sabrina juga mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia menekankan perlunya kajian serius dan komprehensif, mengingat dampak yang mungkin timbul dari perubahan nama ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Baginya, isu ini bukan hal baru; ia mengaku sudah memantau wacana serupa sejak beberapa tahun lalu.

Alih-alih berkutat pada pergantian nama, Sabrina justru menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada pemekaran wilayah, seperti pembentukan Kabupaten Bandung Timur. Menurutnya, pemekaran ini memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi, mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah yang sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi entitas daerah tersendiri. "Bandung Timur sudah layak jadi wilayah sendiri, dengan jumlah penduduk banyak, luas wilayah, sama Cimahi juga luas Bandung Timur, jadi kayanya sisi urgensi mending ke pemekaran saja," jelasnya.

Antara Birokrasi Rumit dan Prioritas Ekonomi: Kekhawatiran Gen Z

Kekhawatiran serupa juga disuarakan oleh Fatur (22). Ia mengakui belum terlalu memahami wacana ini, namun secara naluriah merasa tidak ada urgensi yang melatarbelakangi perubahan nama tersebut. Fatur menyoroti potensi kerumitan birokrasi yang akan menimpa masyarakat jika nama provinsi benar-benar diubah. "Ribet banget, jadi berdampak buat masyarakat, tambah harus bulak-balik (urus catatan sipil) belum lagi ngantrinya, kalau pun bisa online kalau diserempakan kadang bisa eror," ujarnya.

Perubahan data kependudukan, mulai dari KTP, kartu keluarga, hingga dokumen penting lainnya, akan menjadi beban tambahan bagi warga. Antrean panjang di kantor catatan sipil, potensi eror sistem jika dilakukan serentak, adalah bayangan nyata yang dikhawatirkan Fatur.

Suara yang lebih tajam datang dari Gilang, yang mendesak pemerintah untuk menolak usulan tersebut. Baginya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, isu pergantian nama provinsi adalah hal yang tidak relevan. "Pemerintah kalau bisa harus menolaknya, karena gak ada urgensinya pergantian nama ini, masih banyak lebih penting yang harus dibahas dulu misalnya keamanan warga, sama kondisi ekonomi sekarang terhimpit, bahkan buat liburan saja gak kepikiran, lebih fokus ke bertahan hidup," tegas Gilang, menggambarkan prioritas hidup Gen Z yang lebih pragmatis.

Melestarikan Budaya atau Memicu Efek Domino: Pandangan Beragam

Meski mayoritas menyoroti kurangnya urgensi, ada juga suara Gen Z yang memberikan dukungan, seperti Jovan (24). Sebagai warga asli, Jovan melihat perubahan nama menjadi Provinsi Sunda sebagai langkah strategis untuk mempromosikan dan melestarikan Budaya Sunda di kancah internasional. "Setuju. melestarikan Budaya Sunda di mata dunia," katanya.

Namun, dukungan Jovan tidak serta merta tanpa catatan. Ia menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah, tetapi juga memberikan peringatan penting. Jovan khawatir perubahan nama ini bisa memicu efek domino, di mana provinsi lain akan ikut-ikutan melakukan hal serupa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa langkah ini harus dikaji secara komprehensif dan dikoordinasikan tidak hanya dengan pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda adalah isu yang kompleks, dengan pro dan kontra yang kuat. Dari sudut pandang Generasi Z, terlihat jelas adanya pergeseran prioritas dan pandangan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan praktis masyarakat. Mereka tidak melihat urgensi mendesak pada perubahan identitas nama, melainkan lebih menekankan pada solusi konkret untuk permasalahan birokrasi, ekonomi, dan pemekaran wilayah yang dinilai lebih bermanfaat.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com