13 Kiai Jabar Jadi Korban Penipuan Proyek Dapur Gizi Fiktif!

Sorajabar.com - Kasus dugaan Penipuan berskala besar yang menyasar para kiai pengasuh pondok Pesantren di Jawa Barat kini memasuki babak baru yang krusial. Sebanyak 13 kiai yang menjadi korban janji manis pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersiap melayangkan laporan resmi ke Bareskrim Polri. Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat dugaan kerugian yang mencapai miliaran rupiah dan melibatkan tokoh agama penting di berbagai wilayah.

Laporan ini dijadwalkan akan diajukan pada hari ini, Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, dengan pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ini bukan hanya kasus lokal Jawa Barat, melainkan dugaan penipuan yang terstruktur dan meresahkan, dengan korban yang meluas hingga ke provinsi lain seperti Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Modus Operandi Penipuan Proyek Dapur MBG Fiktif

Para kiai yang menjadi korban berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Cirebon, Kuningan, Depok, Bekasi, hingga Sukabumi. Afriendi Sikumbang, Pengurus LBH PP Pemuda Ansor sekaligus Advokat dan Koordinator Tim Hukum Pesantren Korban Dapur MBG Koperasi DSN, mengungkapkan bahwa jumlah korban terdata ada 13 kiai. Namun, ia juga menyebutkan adanya korban tambahan berupa beberapa kontraktor dari berbagai provinsi di luar Jawa Barat.

Modus penipuan ini dimulai ketika sekelompok orang yang mengaku dari koperasi berinisial DSN mendatangi para kiai. Mereka menawarkan program pembangunan dapur MBG dengan iming-iming bantuan yang menggiurkan. Namun, tawaran ini datang dengan beberapa syarat yang pada akhirnya menjebak para korban:

• Penyediaan Lahan: Para kiai diminta untuk menyiapkan lahan seluas 400 meter persegi sebagai lokasi pembangunan dapur.
• Kontraktor Sendiri: Setelah lahan tersedia, para kiai diwajibkan mencari dan menyiapkan kontraktor mereka sendiri untuk melaksanakan proyek ini.
• Biaya Pendaftaran: Sebelum proses pembangunan dimulai, para kiai diminta menyerahkan uang pendaftaran dengan nominal bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

Proyek pembangunan satu unit dapur MBG diperkirakan membutuhkan biaya fantastis, yaitu sekitar Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Ironisnya, pihak koperasi DSN bahkan meminta "fee" kepada para kontraktor yang ditunjuk, dengan besaran 8-10 persen dari total nilai proyek, atau sekitar Rp 72 jutaan per dapur MBG yang akan dibangun.

Kerugian Miliaran Rupiah dan Kecurigaan yang Muncul

Proses pembangunan dapur pun berjalan sesuai rencana awal. Namun, kecurigaan mulai muncul dan memuncak ketika proyek mencapai tahap 80 persen. Sejak akhir tahun 2025 hingga saat ini, pihak koperasi DSN yang semula sangat aktif berkomunikasi mendadak menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sementara itu, setiap proyek pembangunan dapur MBG rata-rata sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp 700 juta hingga Rp 800 juta dari kantong pribadi para kiai dan kontraktor.

Kerugian yang dialami para kiai dan kontraktor ini tentu saja sangat besar. Jika dikalkulasikan, total kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah, mengingat banyaknya korban dan besarnya dana yang sudah dikeluarkan untuk setiap proyek dapur. Afriendi Sikumbang menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan beberapa nama ke Bareskrim, dengan inisial YH sebagai tokoh utama dari Koperasi DSN, serta empat nama lain yang berperan sebagai perantara kepada kiai dan kontraktor.

Harapan Tegaknya Keadilan bagi Korban Penipuan

LBH PP Pemuda Ansor berharap agar penyidik Bareskrim Polri dapat membongkar kasus penipuan ini secara tuntas dan transparan. "Harapan kita bisa dibongkar untuk kasus ini. Karena saya kira ini terjadi di beberapa provinsi, bukan hanya di Jabar aja. Karena ada 1 kontraktor yang membangun di 4 pesantren, dan itu membutuhkan uang yang besar," kata Afriendi.

Kasus ini menyoroti kerentanan masyarakat, terutama komunitas pesantren, terhadap tawaran program yang tampak menjanjikan namun berujung penipuan. Pentingnya kewaspadaan dan verifikasi terhadap pihak-pihak yang menawarkan proyek atau bantuan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar tidak ada lagi korban penipuan serupa di masa mendatang.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com