Vonis Tegas Prajurit TNI Pelaku Penyiraman Air Keras

Sorajabar.com - Sebuah putusan bersejarah telah menandai akhir dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menggemparkan publik. Empat prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi divonis hukuman penjara, bahkan dua di antaranya harus menghadapi pemecatan dari dinas militer. Keputusan ini diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Kamis, 10 Juni 2026, menegaskan komitmen penegakan Hukum tanpa pandang bulu di tubuh institusi pertahanan negara.

Kasus ini mencuatkan kembali isu akuntabilitas dan profesionalisme prajurit. Andrie Yunus, korban penyiraman, harus menderita cacat permanen yang membuatnya tidak dapat lagi membaca, sebuah dampak tragis dari tindakan keji tersebut. Sorajabar.com merangkum detail putusan ini, yang diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

Daftar Hukuman Penjara dan Pemecatan

Majelis hakim, yang dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, menjatuhkan vonis bervariasi sesuai dengan tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing terdakwa. Berikut adalah rincian hukuman yang dijatuhkan:

• Sersan Dua Edi Sudarko (Terdakwa I): Dihukum 3 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer TNI.
• Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (Terdakwa II): Dihukum 2,5 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer TNI.
• Kapten Nandala Dwi Prasetyo (Terdakwa III): Dihukum 2 tahun penjara.
• Letnan Satu Sami Lakka (Terdakwa IV): Dihukum 1,5 tahun penjara.

Putusan ini lebih tinggi untuk Terdakwa I dibandingkan tuntutan oditur, sementara untuk Terdakwa III dan IV dinilai lebih ringan. Hakim menegaskan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsider, yaitu Pasal 467 ayat 1 jo ayat 2 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Alasan Pemecatan Dua Prajurit TNI

Dua nama yang menjadi sorotan utama adalah Sersa Dua Edi Sudarko dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi. Keduanya tak hanya dijatuhi hukuman penjara, melainkan juga sanksi pemecatan dari dinas militer TNI. Keputusan ini didasari pertimbangan bahwa perbuatan mereka sangat berat dan mencoreng citra institusi. Hakim secara tegas menyatakan bahwa "Terdakwa I dan II tidak layak lagi dipertahankan di dinas TNI." Pemecatan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa tindakan Kriminal serius tidak akan ditoleransi di lingkungan militer.

Peran Masing-masing dalam Insiden Tragis

Dalam persidangan, terungkap dengan jelas peran masing-masing pelaku dalam insiden penyiraman air keras pada Maret lalu. Hal ini menjadi kunci dalam menentukan berat ringannya hukuman:

• Inisiator dan Peracik Air Keras: Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (Terdakwa II) diidentifikasi sebagai otak di balik aksi keji ini. Dialah yang memiliki ide dan menyiapkan racikan air keras yang digunakan.
• Provokator Lapangan: Sersan Dua Edi Sudarko (Terdakwa I) berperan sebagai provokator yang mendorong rekan-rekannya untuk melancarkan aksi.
• Keterlibatan Perwira dalam Perencanaan dan Pelacakan: Kapten Nandala Dwi Prasetyo (Terdakwa III), sebagai seorang perwira, seharusnya mampu mencegah tindakan tersebut, namun justru terlibat dalam merencanakan dan melacak keberadaan Andrie Yunus.
• Pelacak Target: Letnan Satu Sami Lakka (Terdakwa IV) juga turut berperan dalam melacak keberadaan Andrie Yunus sebelum penyiraman dilakukan.

Faktor Memberatkan dan Meringankan Putusan

Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan vonis. Faktor-faktor ini mencakup dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan institusi TNI, serta pengakuan dan rekam jejak mereka.

Faktor Memberatkan:

• Perbuatan dilakukan secara sengaja dan terencana.
• Menunjukkan arogansi sebagai prajurit.
• Merusak citra dan kepercayaan publik terhadap TNI.
• Menyebabkan trauma mendalam dan cacat permanen pada mata korban, Andrie Yunus, sehingga tidak bisa lagi membaca.

Faktor Meringankan:

• Para terdakwa mengakui perbuatan mereka.
• Belum pernah dihukum sebelumnya.
• Memiliki catatan prestasi dalam tugas (untuk Terdakwa I, II, dan III).
• Telah menyampaikan permohonan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan korban.

Meskipun ada faktor pemaaf, beratnya dampak dan sifat kejahatan membuat hakim menjatuhkan vonis tegas, terutama bagi inisiator dan provokator.

Perbandingan dengan Tuntutan Oditur Militer

Menariknya, vonis yang dijatuhkan hakim memiliki beberapa perbedaan dengan tuntutan awal dari oditur militer. Sebelumnya, keempat prajurit dituntut hukuman 2,5 tahun penjara secara merata. Namun, majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak sepenuhnya setimpal.

• Hakim menganggap tuntutan 2,5 tahun terlalu ringan untuk Terdakwa I (Edi Sudarko) yang merupakan provokator dan akhirnya divonis 3 tahun.
• Sebaliknya, tuntutan 2,5 tahun dinilai terlalu berat bagi Terdakwa III (Nandala) dan Terdakwa IV (Sami), yang akhirnya divonis masing-masing 2 tahun dan 1,5 tahun.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian independen dan mendalam terhadap setiap kasus, mempertimbangkan detail peran dan dampak yang ditimbulkan.

Putusan ini menjadi pengingat penting akan supremasi hukum dan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di dalam institusi militer sekalipun. Keadilan bagi Andrie Yunus setidaknya telah ditegakkan melalui jalur hukum, dan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer. Kasus ini juga harus menjadi momentum untuk terus memperkuat pengawasan dan pembinaan di tubuh TNI agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com