Status Tersangka Wakil Wali Kota Bandung Gugur Ini Alasannya

Sorajabar.com - Sebuah keputusan mengejutkan datang dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung. Setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif, Kejari Kota Bandung secara resmi mengumumkan penghentian penyidikan kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Keputusan ini secara otomatis menggugurkan status tersangka bagi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang sebelumnya telah ditetapkan bersama anggota DPRD Kota Bandung dan Ketua Partai NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga, sejak 9 Desember 2025. Perkara yang sempat menjadi sorotan publik ini kini mencapai babak baru yang penuh pertanyaan, terutama terkait alasan di balik penghentian tersebut.

Misteri Dibalik Penghentian Kasus Korupsi Pejabat Bandung

Kajari Kota Bandung, Abun Hasbullah Sambas, menjelaskan bahwa penghentian kasus ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Regulasi hukum terbaru ini membawa implikasi signifikan terhadap prosedur dan standar pembuktian dalam kasus-kasus pidana, termasuk korupsi. Aturan ini mewajibkan penegak hukum untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menetapkan status dan melanjutkan proses hukum.

Tim penyidik Kejari Kota Bandung, menurut Abun, menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menindaklanjuti kasus Erwin dan Awangga. Langkah ini diambil untuk menjamin hak-hak konstitusional para tersangka serta meminimalisir risiko gugatan di kemudian hari apabila proses hukum tidak dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur terbaru yang diamanatkan oleh KUHP dan KUHAP baru.

Proses Investigasi Mendalam dan Ketiadaan Bukti Nyata

Dalam kurun waktu penyelidikan, tim penyidik Kejari Kota Bandung telah bekerja keras mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan. Abun Hasbullah Sambas merinci bahwa sebanyak 89 orang saksi telah dimintai keterangan, bersama dengan tiga orang ahli hukum dan keuangan yang memberikan pandangan profesional mereka. Sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik juga telah disita dan dianalisis secara mendalam oleh tim forensik.

Namun, titik krusial yang menjadi dasar penghentian perkara ini adalah belum ditemukannya fakta adanya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka. "Tim penyidik mendalami terkait ada tidaknya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka. Akan tetapi fakta tersebut belum ditemukan oleh tim penyidik," tegas Abun pada Rabu (3/6/2026).

Ketiadaan bukti material terkait aliran dana ini, menurut Kejari, menjadi faktor dominan yang mendorong keputusan untuk menghentikan kasus demi kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa penegak hukum harus memiliki bukti yang kuat dan tidak terbantahkan sebelum menyeret seseorang ke meja hijau, terutama di bawah payung KUHP yang baru yang menuntut standar pembuktian yang lebih ketat.

Status Hukum Terkini dan Peluang Kasus Dibuka Kembali

Dengan dihentikannya penyidikan ini, status tersangka bagi Erwin maupun Rendiana Awangga secara hukum dinyatakan gugur. Ini berarti mereka tidak lagi terikat dengan status hukum yang dapat membatasi gerak dan aktivitas mereka sebagai warga negara dan pejabat publik. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, setidaknya untuk saat ini.

Meskipun demikian, Abun Hasbullah Sambas menegaskan bahwa pintu untuk melanjutkan kasus ini di kemudian hari masih terbuka lebar. Syaratnya adalah jika penyidik menemukan alat bukti baru atau saksi lain yang secara signifikan mendukung adanya tindak pidana yang disangkakan. "Perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan, akan kami buka kembali," ujar Abun.

Keputusan ini juga merupakan langkah antisipatif dari Kejari. Abun menjelaskan bahwa apabila kasus tetap disidangkan dengan bukti yang belum sempurna di bawah KUHAP baru, risiko bebasnya tersangka tanpa adanya upaya hukum banding atau permohonan saksi akan sangat tinggi. Oleh karena itu, penghentian sementara ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan kepastian hukum yang lebih kuat di masa mendatang, jika ada bukti baru yang ditemukan. Kejari ingin memastikan bahwa setiap kasus yang diajukan ke pengadilan memiliki dasar pembuktian yang kokoh.

Keputusan Kejari Kota Bandung ini tentu akan memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Di satu sisi, langkah ini mencerminkan ketaatan terhadap prinsip kepastian hukum dan hak asasi tersangka di bawah KUHP baru. Di sisi lain, ini juga menjadi pengingat akan kompleksitas dalam membuktikan kasus korupsi, terutama jika aliran dana sulit dilacak secara nyata. Publik kini menanti perkembangan selanjutnya, apakah akan ada bukti baru yang muncul dan mengubah arah kasus ini di masa depan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com