SPMB Jabar 2026 Terjang Badai Server, DPRD Angkat Bicara!

Sorajabar.com - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat tahun 2026 memang tak luput dari sorotan tajam. Sejak dibuka, proses krusial ini langsung dihadapkan pada serangkaian masalah pelik. Mulai dari 'server down' yang bikin panik para orang tua dan calon murid, kebingungan masif tentang tahapan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang terasa asing bagi banyak pihak, hingga membanjirnya aduan yang tak henti-henti. Semua ini bukan sekadar riak kecil, melainkan gelombang besar yang kini memaksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk turun tangan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, tak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB tahun ini terang-terangan menunjukkan masih adanya kelemahan fundamental. Terutama pada aspek sosialisasi informasi yang kurang masif dan kesiapan teknis sistem yang jauh dari kata prima.

Kekacauan di Awal SPMB Jabar 2026

Menurut Iswara, banyaknya keluhan masyarakat sejatinya bisa diminimalkan, bahkan dihindari, apabila Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) melakukan sosialisasi lebih gencar dan jauh-jauh hari sebelum sistem baru ini resmi diberlakukan. Sistem yang baru, apalagi dengan tahapan seperti PCMB yang sebelumnya tidak dikenal, memerlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat.

“Kami berharap ke depan Disdik bisa melakukan sosialisasi lebih awal. Sistemnya baru, masyarakat juga belum memahami tahapan seperti PCMB yang sebelumnya tidak dikenal,” kata Iswara, menegaskan pentingnya edukasi publik. Ia menilai, banyak orang tua siswa masih belum memahami secara utuh mekanisme penerimaan murid baru tahun ini. Akibatnya, kebingungan masif muncul ketika mereka harus berhadapan dengan istilah, tahapan, dan prosedur baru yang berbeda drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, DPRD mendesak Dinas Pendidikan untuk tidak hanya fokus pada pelaksanaan teknis semata, tetapi juga memastikan seluruh informasi tersampaikan secara jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Solusi Jangka Pendek dan Sorotan Terhadap Infrastruktur

Di tengah berbagai kendala yang terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya mengambil langkah cepat dengan memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran PCMB. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat yang masih terkendala proses verifikasi atau menghadapi gangguan sistem. “Kemarin memang ada penyesuaian. Yang semula batas waktunya berakhir tengah malam, sekarang diperpanjang sampai hari ini pukul 21.00 WIB,” terang Iswara.

Namun, perpanjangan waktu hanyalah solusi sementara. DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur teknologi yang menjadi tulang punggung pelaksanaan SPMB. Gangguan server yang berulang kali dikeluhkan masyarakat dinilai menjadi salah satu penyebab utama munculnya kepanikan di lapangan. Iswara menegaskan bahwa perbaikan sistem tidak cukup hanya dengan memperbarui perangkat teknologi semata. Hal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sistem tersebut. “Kami mengimbau kepada Disdik agar server dipersiapkan lebih baik. Tidak hanya peralatannya yang lebih baru dan lebih canggih, tetapi juga SDM-nya harus siap,” tegasnya.

Ia menekankan, seluruh proses penerimaan siswa kini sangat bergantung pada sistem digital. Oleh karena itu, kegagalan teknis sekecil apa pun akan berdampak langsung terhadap ribuan calon murid dan orang tua yang sedang berjuang mendapatkan akses pendidikan terbaik.

Daya Tampung Bukan Masalah, Lantas Apa yang Perlu Diperbaiki?

Meskipun mengkritisi pelaksanaan SPMB tahun ini, DPRD memastikan bahwa persoalan yang terjadi bukanlah berkaitan dengan kekurangan daya tampung sekolah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah lulusan SMP, MTs, dan sederajat pada tahun ini mencapai 826.996 siswa. Sementara itu, daya tampung SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi, atau sekitar 109 persen dari total lulusan. “Jadi secara daya tampung tidak ada persoalan. Kursi yang tersedia lebih banyak dibanding jumlah lulusan,” jelas Iswara.

Dari total kapasitas tersebut, sekitar 363 ribu kursi tersedia di sekolah negeri dan sekitar 546 ribu kursi berada di sekolah swasta. Iswara menambahkan, hingga Selasa sore, sebagian besar calon murid telah tertampung dalam sistem penerimaan. Sekitar 100 ribu siswa yang masih belum masuk dalam penempatan sekolah diyakini akan terserap sebelum batas akhir pendaftaran. Untuk program Sekolah Unggulan atau Sekolah Maung, jumlah pendaftar tercatat mencapai sekitar 38 ribu siswa dengan daya tampung sebanyak 21.618 kursi. Peserta yang tidak lolos seleksi akan diarahkan mengikuti proses penerimaan melalui jalur sekolah negeri lainnya maupun sekolah swasta yang masih memiliki kuota.

DPRD juga memastikan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang nantinya harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. “Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir. Yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana sistemnya semakin baik, sosialisasinya lebih matang, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkas Iswara.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com