Motor Listrik & Tablet BGN Rp 1,2 T Mandek di Cianjur?

Sorajabar.com - Isu terkait distribusi sepeda Motor Listrik dan tablet dari Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, fasilitas operasional yang digadang-gadang akan mempermudah kinerja Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di lapangan ini, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar di sejumlah wilayah, termasuk Cianjur. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini tidak main-main, mencapai triliunan rupiah.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi para kepala SPPG yang seharusnya sudah menikmati fasilitas tersebut. Banyak di antara mereka terpaksa menggunakan kendaraan pribadi atau tablet pinjaman dari mitra dapur untuk menunjang aktivitas harian mereka. Ironisnya, masyarakat luas seringkali berasumsi bahwa fasilitas tersebut sudah sampai ke tangan para petugas, padahal kenyataannya jauh panggang dari api.

Motor Listrik dan Tablet Triliunan Rupiah Masih Mandek

H, salah seorang Kepala SPPG di Cianjur, mengungkapkan bahwa baik sepeda motor listrik maupun tablet belum ada yang didistribusikan ke SPPG di wilayahnya. "Belum ada kan di Cianjur. Tapi saya sempat nanya ke SPPG lain di luar daerah juga belum dapat," ujarnya, Kamis (4/6/2026). Keterlambatan ini bukan hanya fenomena lokal Cianjur, melainkan masalah yang lebih luas.

Ia menambahkan, untuk menjalankan tugas sehari-hari, dirinya masih mengandalkan kendaraan pribadi. "Ya pakai kendaraan pribadi untuk kegiatan. Untuk laporan juga pakai tablet atau laptop pribadi," jelas H. Situasi ini tentu saja membebani SPPG yang seharusnya fokus pada tugas utama mereka dalam program gizi.

Tantangan Berat di Pelosok Cianjur Selatan

Permasalahan distribusi ini semakin kompleks di wilayah dengan geografis yang menantang. Densu (bukan nama sebenarnya), seorang koordinator kecamatan di Cianjur selatan, membenarkan bahwa SPPG di wilayahnya juga belum menerima sepeda motor listrik dan fasilitas tablet. "Sama di Cianjur Selatan juga belum ada yang dapat," katanya.

Densu menyoroti kekhawatiran yang lebih besar jika fasilitas motor listrik tersebut benar-benar sampai. Wilayah selatan Cianjur dikenal dengan medan yang terjal, jalanan berlumpur, serta akses listrik yang sering terganggu, bahkan mati listrik. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penggunaan motor listrik di daerah tersebut.

• Akses Listrik Sulit: Seringnya mati listrik di Cianjur selatan akan mempersulit proses pengisian daya baterai motor.
• Medan Terjal: Jalanan yang berlumpur dan berbukit-bukit tidak ideal untuk kendaraan listrik yang mungkin memiliki keterbatasan daya jelajah.
• Risiko Kehabisan Baterai: Bayangkan jika motor listrik kehabisan baterai di tengah jalan saat meninjau sekolah di pelosok. "Sulit untuk mengisi dayanya," ungkap Densu.

Bahkan, ada beberapa SPPG yang berasal dari luar Jawa Barat dan bekerja di Cianjur dipinjamkan sepeda motor oleh mitra dapur, sementara yang warga Jabar biasa membawa kendaraan sendiri. Ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan kendaraan operasional yang memadai.

Solusi Sementara dari Mitra SPPG

Menanggapi kekosongan fasilitas dari BGN, Iza, salah seorang mitra SPPG, mengungkapkan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan pinjaman kendaraan dan tablet kepada beberapa kepala SPPG di bawah naungan yayasannya. "Karena dari BGN belum ada, ya kami beri pinjam sepeda motor untuk aktivitas. Tablet juga dari kami untuk pelaporan harian. Jadi memang sampai sekarang baik sepeda motor listrik ataupun tablet belum ada," terang Iza.

Langkah ini, meskipun bersifat sementara, sedikit banyak membantu kelancaran operasional SPPG di lapangan. Namun, ini juga menjadi bukti nyata bahwa program pengadaan yang masif ini belum mencapai sasarannya secara efektif. Masyarakat berharap agar pihak terkait segera memberikan penjelasan dan solusi konkret terhadap polemik distribusi fasilitas operasional ini.

Anggaran Fantastis, Kapan Realisasinya?

Perlu diingat, pengadaan 25.000 unit sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional menelan anggaran fantastis, yakni sekitar Rp 1,2 triliun. Angka ini belum termasuk pembelian tablet yang juga menghabiskan ratusan miliar rupiah, dengan dalih untuk memfasilitasi Kepala SPPG. Anggaran sebesar ini tentu saja memicu harapan besar akan peningkatan kinerja dan efisiensi program gizi di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Namun, jika fasilitas ini tidak kunjung didistribusikan atau bahkan tidak cocok dengan kondisi lapangan di beberapa wilayah, maka efektivitas penggunaan anggaran triliunan rupiah ini patut dipertanyakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program semacam ini benar-benar memberikan dampak positif dan bukan justru menimbulkan masalah baru.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com