DPRD Jabar Soroti Sekolah Maung Demi Pendidikan Merata

Sorajabar.com - Rencana pengoperasian Sekolah Manusia Unggul (Maung) pada tahun ajaran baru 2026/2027 telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Program ambisius yang digadang sebagai terobosan vital untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Bumi Pasundan ini memang memiliki tujuan mulia. Namun, dewan mengingatkan agar program ini tidak dijalankan secara terburu-buru dan masif, mengingat potensi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari.

Mewujudkan Pendidikan Unggul Melalui Sekolah Maung

Sekolah Maung hadir dengan visi besar untuk mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing di berbagai bidang. Konsepnya diharapkan dapat menjadi oase bagi siswa-siswa yang haus akan pendidikan berkualitas tinggi, menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, serta memfasilitasi pengembangan potensi maksimal peserta didik. Tentu, gagasan ini disambut positif oleh banyak pihak sebagai upaya konkret dalam memajukan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global dengan kompetensi yang mumpuni.

DPRD Jabar Angkat Bicara: Mengapa Kehati-hatian Penting?

Meskipun tujuan Sekolah Maung sangat positif, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyuarakan keprihatinan serius. Ia menekankan pentingnya implementasi yang cermat dan bertahap. Kekhawatiran utama Komisi V adalah potensi terciptanya kesenjangan baru dalam dunia pendidikan. "Kita khawatir dan jangan sampai itu terjadi, karena itu akan mempertegas sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi tujuan anak-anak, untuk bisa masuk ke sana dengan segala motivasi dan kekuatan, dalam tanda kutip," ujar Yomanius pada Senin (11/5/2026).

Kesenjangan ini, lanjutnya, bisa muncul ketika sekolah-sekolah tertentu mendapat fasilitas dan sumber daya yang jauh lebih baik, sehingga menarik perhatian orang tua yang mampu dan memiliki akses lebih. Hal ini secara tidak langsung dapat marginalisasi sekolah-sekolah lain yang belum memiliki kapasitas serupa, menciptakan stratifikasi yang tidak sehat dalam ekosistem pendidikan. Fenomena ini berpotensi memicu masalah sosial, di mana kualitas pendidikan menjadi komoditas eksklusif bagi segelintir orang.

Belajar dari Masa Lalu: Kasus RSBI yang Berpolemik

Kekhawatiran DPRD Jabar ini bukan tanpa dasar. Mereka menyinggung pengalaman pahit dari program serupa di masa lalu, yaitu Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Program RSBI, yang juga bertujuan meningkatkan kualitas, akhirnya menuai polemik panjang dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai memperparah kesenjangan akses pendidikan dan menciptakan diskriminasi.

"Kita juga menaruh kekhawatiran atas kasus ini sehingga berhadapan dengan substansi pembatalan RSBI pada zaman itu oleh MK, kan salah satu alasan utama itu karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan," tegas Yomanius. Pengalaman ini menjadi pengingat berharga bahwa niat baik harus disertai dengan strategi implementasi yang matang dan berkeadilan, agar tidak justru menciptakan masalah sosial baru di masa depan.

Partisipasi orang tua dalam pengelolaan sekolah sejatinya merupakan hal yang baik, karena dapat mendorong proses pembelajaran yang lebih optimal dan akuntabel. Namun, tanpa kerangka regulasi yang jelas dan pengawasan ketat, partisipasi tersebut berpotensi disalahartikan atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak, memperkuat stigma 'sekolah elit' dan 'sekolah biasa' yang jauh dari prinsip pemerataan pendidikan.

Solusi Konkret dari DPRD Jabar: Pilot Project Jadi Kunci

Saat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan sebanyak 41 Sekolah Maung untuk mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Namun, Komisi V berpendapat bahwa jumlah tersebut terlalu ambisius untuk tahap awal dan menyarankan pendekatan yang lebih hati-hati, berorientasi pada kualitas daripada kuantitas.

Yomanius menyarankan agar pemerintah provinsi memilih beberapa sekolah saja sebagai proyek percontohan (pilot project). "Kita memandang sebaiknya tidak dulu semasif itu. Tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project di aspek vokasinya gimana, yang generalnya gimana, di SMK-nya bagaimana, di SMA-nya bagaimana," sarannya. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi berjenjang yang komprehensif, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta menyempurnakan model sebelum program diperluas secara menyeluruh.

Bahkan, sebagai langkah awal, DPRD mengusulkan program dimulai dari satu lokasi yang paling siap, yaitu di Kabupaten Purwakarta. "Satu saja dulu di Purwakarta. Anggarannya sudah ada, lahannya sudah ada, persiapannya juga lebih siap. Itu dulu yang dikerjakan," ucap Yomanius. Dengan memulai dari satu titik, pemerintah dapat fokus pada optimalisasi model, mengukur dampak, serta menyempurnakan kurikulum dan sistem manajemennya secara mendalam. Setelah terbukti efektif, inklusif, dan mampu mengatasi potensi kesenjangan, barulah program ini bisa direplikasi ke wilayah lain di Jawa Barat secara bertahap dan terukur.

Menjaga Amanah Pendidikan untuk Seluruh Rakyat Jabar

Program Sekolah Maung berpotensi menjadi mercusuar pendidikan di Jawa Barat, mengangkat harkat dan martabat kualitas SDM daerah. Namun, memastikan bahwa cahaya yang dipancarkan dapat menerangi seluruh pelosok, bukan hanya segelintir kalangan, adalah tugas kita bersama. Dengan persiapan yang matang, evaluasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap pemerataan, program ini bisa menjadi warisan pendidikan yang membanggakan bagi generasi mendatang, memastikan setiap anak di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan cerah.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com