Cirebon Darurat Rob Warga Ambulu Meradang Tuntut Solusi Konkret

Sorajabar.com - Isu lingkungan yang terus-menerus mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Pesisir di Jawa Barat kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, di mana puluhan warganya tak lagi bisa menahan amarah dan keputusasaan. Pada Senin (25/5/2026), dengan langkah tegap dan semangat membara, mereka mendatangi Kantor Bupati Cirebon, membawa serta deretan tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di halaman kantor pemerintahan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan puncak dari keresahan bertahun-tahun akibat Banjir Rob yang semakin parah. Air laut yang pasang tak lagi sekadar mampir, namun merendam, merusak, dan mengikis harapan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut dan tambak. Dampaknya begitu masif, menggerogoti setiap sendi kehidupan.

Jeritan Hati Warga Ambulu: Enam Tuntutan Utama untuk Pemerintah

Dalam kesempatan ini, para perwakilan warga Ambulu tidak hanya datang untuk berteriak, tetapi juga menyuarakan enam tuntutan utama yang menjadi kunci bagi penyelamatan desa mereka. Tuntutan-tuntutan ini adalah cerminan dari kebutuhan mendesak yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah:

• Percepatan Pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall): Ini adalah permintaan paling krusial untuk menahan gelombang rob agar tidak semakin meluas ke pemukiman dan lahan produktif.
• Penetapan Status Tanggap Darurat dan Mitigasi Bencana: Pengakuan resmi atas kondisi darurat akan membuka akses pada sumber daya dan langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
• Normalisasi Saluran Irigasi Pesisir: Saluran yang tersumbat atau rusak memperparah genangan, sehingga normalisasi mutlak diperlukan untuk memastikan aliran air lancar.
• Kebijakan Pembebasan atau Alih Fungsi Lahan Terdampak Rob: Banyak lahan tambak yang kini tak lagi produktif. Warga membutuhkan solusi agar tidak terus menanggung kerugian.
• Rehabilitasi Irigasi Lingkungan Permukiman: Selain tambak, irigasi di area pemukiman juga perlu perbaikan agar warga tidak kesulitan beraktivitas.
• Pembebasan Pajak Bagi Tambak yang Tidak Produktif: Beban pajak di tengah kondisi tambak yang rusak parah dirasa sangat memberatkan. Relaksasi atau pembebasan pajak diharapkan dapat meringankan penderitaan.

Rob yang Mengikis Mata Pencarian dan Harapan

Sanuri, salah satu perwakilan warga, menjelaskan bahwa kondisi rob ini telah membuat masyarakat kehilangan sumber mata pencarian mereka. "Setiap hari masyarakat tidak punya penghasilan karena tambaknya hancur semua. Kalau tidak ada penanganan, masyarakat bisa semakin terpuruk," keluhnya. Bayangkan, sebagian besar tambak yang menjadi tulang punggung ekonomi kini tak lagi bisa digunakan untuk budidaya.

Banjir rob di Desa Ambulu bukan fenomena baru; sudah hampir sembilan tahun terakhir warga hidup berdampingan dengan ancaman ini. Namun, apa yang terjadi pada tahun ini sungguh di luar dugaan. "Kalau dulu rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan," ungkap Sanuri. Ini berarti, hampir sepanjang bulan, air laut menggenangi desa, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan melumpuhkan roda ekonomi.

Akses permukiman kerap tergenang, membuat anak-anak sulit ke sekolah, orang dewasa sulit bekerja, dan kehidupan sosial terhambat. Lahan tambak yang dulunya menghasilkan kini hanya menyisakan genangan air asin yang merusak. Warga berharap penuh pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir untuk menekan dampak rob yang terus meluas.

Respons Pemerintah Daerah: Janji dan Langkah Awal

Menanggapi desakan dan tuntutan warga, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia berjanji akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek.

Menurut Agus, Pemkab Cirebon sebenarnya sudah proaktif sejak tahun 2025, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan banjir rob di wilayah pantura. Bahkan, rencana pembangunan giant sea wall yang menjadi program pemerintah pusat juga sudah masuk dalam pembahasan. "Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan BNPB dan badan otoritas yang dibentuk pemerintah pusat terkait penanganan banjir rob dan pembangunan giant sea wall," ujarnya.

Data sementara menunjukkan, dari total luas wilayah Desa Ambulu sekitar 1.200 hektare, sebanyak 750 hektare di antaranya telah terdampak banjir rob. Ini adalah angka yang sangat besar, menunjukkan skala masalah yang harus segera diatasi.

Selain peninjauan, Pemkab Cirebon juga akan melakukan pemetaan lahan terdampak serta berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif. "Kami akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak," imbuh Agus. Sebagai langkah penanganan sementara, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan tanggul darurat menggunakan alat berat dan pemasangan karung pasir bantuan BNPB.

Meskipun demikian, Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait relokasi warga terdampak banjir rob di Desa Ambulu. Fokus utama adalah pada mitigasi dan pemulihan, agar warga dapat kembali hidup normal di tanah kelahiran mereka.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com