Benturan Kepentingan: Masa Depan Lahan Jabar di Ujung Tanduk

Sorajabar.com - Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan dinamika pembangunan yang pesat, kini dihadapkan pada sebuah dilema serius. Potensi kekayaan alam yang melimpah, khususnya di sektor minyak dan gas (Migas), serta kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan perumahan, kerap kali berbenturan dengan kebijakan krusial mengenai perlindungan lahan pangan. Situasi pelik ini menjadi sorotan utama Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, yang mendesak adanya pembahasan mendalam untuk menemukan solusi yang seimbang dan berkelanjutan bagi Bumi Pasundan.

Permasalahan ini bukan sekadar teori, melainkan realitas yang terjadi di lapangan. Herman Khaeron mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya dan penyarapan aspirasi, ditemukan sejumlah area yang memiliki potensi migas signifikan, namun ironisnya, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini, yang bertujuan mulia untuk menjaga ketahanan pangan nasional, secara tidak langsung menghambat laju eksplorasi dan eksploitasi migas yang juga vital bagi penerimaan negara.

Konflik Kebijakan: Migas vs. Ketahanan Pangan

Benturan kepentingan ini menciptakan kebingungan dan hambatan bagi berbagai pihak. Di satu sisi, Pertamina sebagai pelaku industri migas didorong untuk meningkatkan kapasitas produksi lifting minyak dan gas guna memenuhi kebutuhan energi dan menopang ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, mereka terbentur regulasi LP2B dan LSD yang melarang konversi lahan pangan untuk kepentingan non-pertanian. "Kami menampung berbagai aspirasi. Ketika kami kunjungan ke Pertamina, ada beberapa aspirasi yang sudah saya sampaikan langsung dan tentu ini menjadi bahan-bahan rapat," ujar Herman di Cirebon, Jumat lalu.

Studi kasus nyata terjadi di Zona 7, sebuah area yang disebut Herman memiliki potensi migas besar. Namun, sebagian besar lahan di sana ternyata merupakan lahan pangan yang dilindungi. Ini berarti, potensi ekonomi yang bisa digali dari perut bumi terpaksa tertahan demi mempertahankan fungsi lahan sebagai penyedia pangan. Herman menegaskan, kondisi ini harus "didudukkan bersama" agar tidak ada pihak yang dirugikan secara fundamental.

Dilema Pembangunan Perumahan dan Perlindungan Lahan

Tidak hanya sektor migas, persoalan serupa juga menjangkiti sektor pembangunan lainnya, seperti perumahan. Herman Khaeron mencontohkan, ada pengembang yang sudah melakukan pembebasan lahan, mengantongi berbagai surat izin, dan siap memulai pembangunan. Namun, di tengah jalan, lahan yang telah mereka akuisisi justru ditetapkan sebagai lahan pangan dilindungi. Akibatnya, proyek pembangunan yang sejatinya dapat menggerakkan roda ekonomi dan menyediakan hunian bagi masyarakat, terpaksa mandek.

• Pengembang Terjebak: Investor mengalami kerugian besar karena lahan yang sudah dibeli dan diurus perizinannya tidak bisa digunakan.
• Kebutuhan Hunian: Pembangunan perumahan yang terhambat berdampak pada ketersediaan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Ketidakpastian Hukum: Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan iklim investasi yang kurang kondusif.

Ini menunjukkan bahwa koordinasi antara kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi riil di daerah sering kali belum sinkron. "Artinya bahwa kebijakan ataupun rapat-rapat di DPR harusnya memang berbasiskan temuan-temuan di daerah," tegas Herman, menyoroti pentingnya kebijakan yang adaptif dan solutif.

Mencari Keseimbangan untuk Jawa Barat

Meskipun demikian, Herman Khaeron tidak lantas meremehkan pentingnya perlindungan lahan pangan. Ia sepenuhnya setuju bahwa lahan pangan dan pertanian tidak boleh dikorbankan, mengingat urgensi ketahanan pangan bagi bangsa. Namun, ia juga menekankan bahwa pembangunan di sektor lain harus tetap bisa berjalan secara berimbang. "Ini yang ada tumpang tindih kepentingan yang kita harus dudukkan. Kami setuju bahwa kita tidak boleh mengorbankan lahan pangan. Kita tidak boleh mengorbankan pertanian pangan. Tapi tentu bisa saja pembangunan ini dilakukan secara berimbang antara kepentingan lain dengan kepentingan pangan yang kita anggap sebagai hal pokok yang harus kita jaga bersama," jelasnya.

Pemerintah dan DPR RI memiliki tugas besar untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif. Solusi yang diharapkan adalah kerangka regulasi yang mampu memfasilitasi peningkatan produksi migas dan pembangunan, tanpa mengorbankan integritas lahan pangan. Ini mungkin memerlukan pendekatan zonasi yang lebih fleksibel, insentif bagi petani di daerah potensi migas, atau mekanisme kompensasi yang adil bagi pengembang. Yang terpenting, Jawa Barat harus menemukan formula terbaik untuk menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta ketahanan pangan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com