Terbongkar Rp9,5 Miliar Suap Proyek Bekasi, Bupati Segera Disidang

Sorajabar.com - Kasus dugaan suap ijon proyek yang mengguncang Pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera memasuki babak krusial. Mantan orang nomor satu di Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama sang ayah, HM Kunang, dijadwalkan akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Bandung pada 4 Mei 2026. Persidangan ini menjadi sorotan publik luas, mengingat besarnya dana yang diduga terlibat serta posisi strategis para tersangka.

Skandal Korupsi di Meja Hijau PN Bandung

Dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, kasus Ade Kuswara dan HM Kunang telah terdaftar dengan nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg. Tanggal 4 Mei 2026 menjadi penanda dimulainya rangkaian sidang yang diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menandakan keseriusan KPK dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.

KPK sendiri telah menyiapkan tim khusus, dengan menunjuk tujuh jaksa handal untuk menangani perkara ini. Pendaftaran kasus ke PN Bandung telah dilakukan sejak Rabu, 29 April 2026, menunjukkan percepatan proses Hukum setelah KPK merampungkan berkas perkara para tersangka. Pelimpahan berkas dari tahap penyidikan ke penuntutan telah dilakukan untuk Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi nonaktif, dan HM Kunang, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah kandung dari bupati tersebut.

Detail Dugaan Suap Ijon Proyek Rp9,5 Miliar

Kasus ini berpusat pada dugaan suap ijon proyek, yaitu pemberian uang muka atau imbalan untuk mendapatkan jaminan proyek di masa depan. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga nama sebagai tersangka kunci:

• Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang
• Ayah Ade Kuswara, HM Kunang
• Pihak swasta, Sarjan (SRJ)

Ade Kuswara dan HM Kunang diduga kuat menerima uang suap mencapai angka fantastis, yakni Rp9,5 miliar. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan "uang jaminan" untuk proyek-proyek yang rencananya akan digarap pada tahun 2026. Ini menunjukkan modus operandi korupsi yang terstruktur dan jauh ke depan.

Pemberian uang ijon ini disebut dilakukan secara bertahap, dalam empat kali penyerahan melalui perantara. Modus seperti ini seringkali digunakan untuk menyamarkan jejak transaksi ilegal, namun KPK dengan sigap berhasil mengungkapnya. Skema ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Bekasi.

Pentingnya Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi

Sidang kasus suap ijon proyek di Bekasi ini menjadi cerminan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi. Keberanian KPK menyeret seorang bupati dan ayahnya ke meja hijau mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, apapun jabatannya. Masyarakat menantikan keadilan ditegakkan, dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Kasus ini juga diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, untuk senantiasa menjaga integritas dan menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi yang merugikan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com