KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dari Pejabat Jabar Ini

Sorajabar.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik rasuah di Indonesia. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Jawa Barat menyusul penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK berhasil menyita uang tunai ratusan juta rupiah, sebuah temuan yang sontak menghebohkan publik dan menjadi babak baru dalam penyidikan kasus dugaan suap ijon proyek yang menyeret nama Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

KPK Geledah Rumah Pejabat, Uang Tunai Misterius Ditemukan

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di kediaman Ono Surono di Bandung, Jawa Barat, pada 1 April 2026, membuahkan hasil signifikan. Sebagaimana dilansir dari detikNews, uang tunai dalam jumlah fantastis, mencapai ratusan juta rupiah, ditemukan tersimpan rapi di ruang pribadi pejabat daerah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan temuan ini dan menegaskan bahwa penyidik tengah mendalami asal-usul uang tersebut secara intensif.

Budi menambahkan, "Uang tunai yang diamankan dan disita dalam penggeledahan di rumah saudara ONS yang berlokasi di Bandung, kami temukan di ruang pribadi saudara ONS." Pernyataan ini sekaligus menepis dugaan bahwa uang tersebut mungkin tersimpan di area umum, menandakan indikasi adanya kepemilikan atau paling tidak pengetahuan langsung dari sang pejabat. Namun, di sisi lain, kuasa hukum Ono Surono, Sahli, memberikan klarifikasi yang berbeda. Menurut Sahli, uang tersebut merupakan tabungan arisan milik istri kliennya, sebuah klaim yang tentunya akan menjadi bagian dari fokus pendalaman KPK.

Selain uang tunai, dalam penggeledahan awal di Bandung, tim penyidik juga berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang diduga kuat memiliki relevansi dengan perkara yang tengah diselidiki.

Status Saksi dan Keterkaitan Kasus Suap Proyek Ijon

Sehari setelah penggeledahan di Bandung, tepatnya pada 2 April 2026, KPK melanjutkan aksinya dengan menggeledah rumah Ono Surono di Indramayu, Jawa Barat. Dari lokasi kedua ini, kembali diamankan dokumen serta perangkat elektronik yang disinyalir berkaitan erat dengan dugaan praktik korupsi. Meskipun demikian, dalam pusaran kasus ini, Ono Surono hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi, sebuah status yang sewaktu-waktu bisa berubah seiring dengan perkembangan penyidikan.

Kasus yang menyeret nama Ono Surono ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek yang telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi nonaktif; ayahnya, HM Kunang; serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam praktik suap terkait proyek yang direncanakan pada tahun 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa nilai uang suap yang diterima dalam kasus ini mencapai angka fantastis, yakni Rp9,5 miliar.

Mengungkap Modus Suap 'Ijon Proyek' yang Merugikan Negara

Istilah "ijon proyek" yang digunakan dalam kasus ini merujuk pada praktik pemberian uang muka atau jaminan kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan proyek di masa mendatang. Modus operandi semacam ini tidak hanya merusak sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dan berujung pada kerugian negara. Uang Rp9,5 miliar yang diduga menjadi bagian dari "ijon proyek" ini disinyalir sebagai pembayaran awal untuk proyek-proyek yang akan bergulir pada tahun 2026, menjamin keuntungan bagi pihak-pihak tertentu jauh sebelum proyek tersebut berjalan.

KPK menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk menelusuri aliran dana korupsi yang masif ini. Upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama di wilayah Jawa Barat yang kaya akan potensi pembangunan. Publik berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, memberikan efek jera, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com