Gaji Ribuan Guru Honorer Bandung Siap Cair Setelah 4 Bulan

Sorajabar.com - Kabar gembira bercampur haru datang dari Kota Kembang. Setelah empat bulan lamanya menanti dengan penuh kecemasan, ribuan Guru Honorer di Kota Bandung akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Penantian panjang akan hak upah mereka yang tertunda sejak Januari 2026, kini menemukan titik terang. Anggaran senilai Rp 51 miliar yang sempat "terkunci" oleh belitan birokrasi, kini dijamin akan segera cair.

Sebanyak 3.144 guru honorer di wilayah Bandung telah merasakan pahitnya hidup tanpa kepastian gaji. Padahal, peran mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sangatlah vital dalam mencerdaskan anak bangsa. Keterlambatan pencairan ini, yang disebabkan oleh kendala aturan, tak pelak mencekik perekonomian para tenaga pendidik, terlebih mereka harus melewati momen krusial seperti bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri yang menuntut pengeluaran ekstra.

Perjuangan di Tengah Ketidakpastian

Kondisi pelik ini turut dirasakan oleh Muhamad Salman Nasir, seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah, Kota Bandung. Di awal tahun, Salman masih bisa bernapas lega lantaran pada akhir 2025 ia menerima rapelan Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama tiga bulan senilai Rp 6 juta yang cukup menutupi biaya hidup hingga Februari 2026.

Namun, memasuki bulan Maret, tabungannya terkuras habis. Tuntutan kebutuhan jelang Lebaran membuat para pahlawan tanpa tanda jasa ini kian tercekik. Beruntung, Salman mendapat pertolongan langsung dari pimpinannya di sekolah.

"Pas bulan Maret, memang agak berat. Apalagi mau lebaran dan lain-lain, teman-teman itu menjerit. Tapi kalau saya akhirnya, kebetulan ibu kepala sekolahnya nawarin ke saya. Mau dana talang enggak? Alhamdulillah, ya udah. Saya pakai aja," ucap Salman saat berbincang dengan detikJabar, mengisahkan perjuangannya.

Sayangnya, tidak semua guru honorer seberuntung Salman yang mendapat fasilitas pinjaman dari pimpinan sekolah. Tuntutan dapur yang harus terus mengepul membuat banyak rekan sejawatnya harus memutar otak mencari penghasilan tambahan.

Tak sedikit dari tenaga pendidik ini yang terpaksa melepas seragam guru mereka sejenak dan turun ke jalanan aspal, banting setir menjadi driver ojek online (ojol) demi menyambung hidup keluarga. Sebuah pemandangan yang memilukan, menunjukkan betapa krusialnya upah bulanan bagi keberlangsungan hidup mereka.

"Kalau saya mah kan dapat pinjaman, kalau yang lain banyak kang yang ngojol. Banyak banget itu," imbuh Salman, menggambarkan beratnya perjuangan rekan-rekannya.

Secara matematis, kesejahteraan guru honorer di Kota Bandung sebetulnya cukup terbantu dengan potensi penghasilan Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Angka ini merupakan gabungan dari gaji bulanan dan TPG yang cair per triwulan. Namun, kemacetan birokrasi ini merusak skema keuangan yang sudah direncanakan, menciptakan kekacauan finansial bagi ribuan keluarga pendidik.

Angin Segar dan Harapan Baru dari Pemkot Bandung

Titik terang akhirnya muncul. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah memberikan angin segar berupa janji bahwa urusan pencairan gaji ribuan honorer tersebut akan dirampungkan pekan ini dan mulai didistribusikan pada Mei 2026. Kabar ini sontak meredakan ketegangan yang selama ini menyelimuti ruang-ruang guru, membawa secercah harapan di tengah penantian panjang.

"Kalau bilang butuh, ya pasti butuh banget. Cuma bedanya, kalau dari yang sebelumnya sama yang sekarang mah justru eh teman-teman sedikit lebih tenang. Karena sudah ada pernyataan resmi dari Pak Wali soal gaji honorer yang segera cair empat bulan," kata Salman, mewakili perasaan ribuan rekan sejawatnya.

Revisi UU ASN Demi Masa Depan Guru Honorer

Kini, Salman dan ribuan rekan senasibnya hanya bisa berdoa agar janji tersebut direalisasikan tanpa penundaan lagi. "Ya kalau harapan mah ya secepatnya cair lah. Kalau misalnya bisa besok, Alhamdulillah. Karena memang sudah ditunggu pisan ya Kang ya sama teman-teman juga," ujarnya penuh harap.

Lebih jauh, Salman menitipkan secercah harapan kepada pemerintah pusat terkait regulasi yang menaungi nasib mereka. Ia berharap ada penyesuaian aturan agar eksistensi guru honorer tetap diakui dan terfasilitasi secara legal. Beberapa poin penting yang menjadi aspirasi mereka antara lain:

• Adanya revisi Undang-undang ASN yang secara jelas mengakomodir keberadaan guru honorer sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.
• Pengakuan legal dan perlindungan hak-hak bagi guru honorer yang masih sangat dibutuhkan di lapangan, terutama dalam mengisi kekosongan tenaga pendidik.
• Peningkatan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memadai dan proses seleksi yang lebih transparan, mengingat banyak pegawai yang pensiun setiap tahun dan kebutuhan guru terus bertambah.

"Sama satu lagi, kalau dari beberapa teman sih semoga ada revisi Undang-undang ASN yah. Karena memang kenyataannya honorer itu masih ada. Setiap tahun kan ada pegawai yang pensiun, siapa yang mau ganti? Sementara kuota PPPK juga kan belum memadai nih. Jadi mudah-mudahan ada revisi soal undang-undang ini," pungkasnya, menyuarakan aspirasi bersama demi masa depan pendidikan di Indonesia.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com