DPRD Bogor Bongkar Masalah Pelayanan Publik di Kelurahan

Sorajabar.com - Komisi I DPRD Kota Bogor baru-baru ini menggelar rapat kerja penting yang mengevaluasi kinerja para camat se-Kota Bogor terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025. Hasilnya? Ada apresiasi, namun disertai pula dengan catatan kritis yang menyoroti sejumlah masalah krusial di lapangan. Meskipun serapan anggaran tergolong memuaskan, minimnya fasilitas dasar di tingkat kelurahan dan lambatnya perbaikan infrastruktur menjadi rapor merah yang harus segera dibenahi demi Pelayanan Publik yang lebih baik.

Rapat kerja yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 ini berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor. Ketua Komisi I, Sugeng Teguh Santoso (STS), mengungkapkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran wilayah mencapai angka impresif 95%. Angka ini tentu menunjukkan efisiensi dalam penyerapan dana, namun STS menegaskan bahwa capaian administratif yang tinggi ini tidak serta-merta menghapus kendala teknis yang kerap dialami oleh para camat di lapangan. Ada jurang antara angka di atas kertas dan realitas kebutuhan masyarakat.

Serapan Anggaran Tinggi, Fasilitas Masih 'Mengkhawatirkan'

Paradoks inilah yang menjadi fokus utama Komisi I DPRD. Di satu sisi, camat berhasil menyerap anggaran dengan sangat baik, mencapai 95%. Namun, di sisi lain, mereka menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan vital warga. Keluhan datang dari berbagai penjuru Kota Bogor. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama yang diutarakan para camat, menghambat pemenuhan fasilitas dasar yang layak bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penyerapan belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Deretan Masalah Infrastruktur yang Belum Tuntas di Tiap Kecamatan

Berbagai masalah infrastruktur yang mendesak menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Di wilayah Tanah Sareal, misalnya, urgensi pembangunan flyover di Kebon Pedes sangat tinggi untuk mengurai kemacetan parah yang setiap hari menghantui warga dan menghambat mobilitas ekonomi. Sementara itu, di Bogor Utara dan Bogor Timur, masalah banjir masih menjadi ancaman tahunan yang rutin melanda dan meresahkan warga setiap musim hujan tiba, membutuhkan solusi jangka panjang yang komprehensif.

Kondisi serupa juga terlihat di Bogor Selatan, di mana persoalan longsor di akses jalan Batutulis sudah terbengkalai hampir satu tahun. Situasi ini tentu sangat membebani warga yang harus melalui jalan alternatif yang sempit dan kurang memadai. Namun, ada sedikit kabar baik dari STS terkait longsor Batutulis; proyek alih trase jalan ini kini sudah memasuki tahap lelang di tingkat provinsi. Komisi I DPRD mendesak eksekusi cepat agar penderitaan warga segera berakhir. Berbeda dengan kecamatan lain, Bogor Barat relatif stabil dengan progres pembangunan kelurahan di Situ Gede yang berjalan positif, menunjukkan adanya keberhasilan di beberapa titik.

Ironi Digitalisasi Pelayanan: Komputer Seadanya di Kelurahan

Salah satu temuan yang cukup mengejutkan dan memprihatinkan dalam rapat tersebut adalah kondisi fasilitas kantor di tingkat kelurahan. Di tengah gencarnya tuntutan digitalisasi pelayanan publik, banyak kantor kelurahan yang hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer. Parahnya lagi, beberapa unit tersebut dilaporkan sudah tidak layak pakai, bahkan ada yang rusak total. STS melontarkan kritik keras, "Ini anggaran kecil, tapi karena pengetatan, mereka kesulitan. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan cepat jika perangkat dasarnya saja tidak memadai?" Ironi ini jelas menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era serba digital.

DPRD Mendesak Perbaikan Cepat Demi Warga Bogor

Komisi I DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong pemerintah kota agar segera melakukan perbaikan. Masalah minimnya fasilitas kantor kelurahan dan lambatnya penanganan infrastruktur mendesak adalah hal-hal fundamental yang harus diatasi. Pelayanan publik yang prima harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD akan terus memantau proses lelang proyek seperti Batutulis dan mendesak alokasi anggaran yang lebih realistis untuk fasilitas dasar kelurahan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com