Bupati Bandung Genjot Penanganan Banjir! Ini Usulan Kuncinya

Sorajabar.com - Isu Banjir tahunan di Kabupaten Bandung kini menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Dadang Supriatna tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah strategis dengan mengajukan tiga program prioritas penanganan banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan genangan air.

Pertemuan penting itu berlangsung di kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa (21/4/2025). Bupati Dadang Supriatna langsung menyampaikan usulan-usulan krusial ini kepada Menteri PU, Dody Hanggodo. Tiga program utama yang diajukan mencakup normalisasi sungai vital hingga pembangunan kolam retensi modern di beberapa titik rawan banjir di Kabupaten Bandung. Inisiatif ini juga mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI, Kang H. Cucun, menunjukkan sinergi kuat lintas lembaga untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Strategi Jitu Bupati Dadang Hadapi Banjir Tahunan

Banjir bukan lagi sekadar genangan air, melainkan telah menjadi momok yang mengganggu aktivitas dan perekonomian warga Kabupaten Bandung selama bertahun-tahun. Melihat urgensi ini, Bupati Dadang Supriatna merinci tiga usulan program yang dinilai paling mendesak dan efektif:

• Normalisasi Sungai Cisungalah: Prioritas utama adalah penanganan dan normalisasi Sungai Cisungalah yang membentang melintasi Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk. Sungai ini kerap meluap dan menyebabkan kerugian besar.
• Pembangunan Kolam Retensi Tegalluar: Usulan kedua adalah pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, salah satu wilayah dengan dampak banjir terparah.
• Pembangunan Kolam Retensi Sukamanah: Terakhir, pembangunan kolam retensi di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, daerah lain yang juga sering terdampak banjir saat intensitas hujan tinggi.

Normalisasi Sungai Cisungalah: Napas Baru Majalaya dan Solokanjeruk

Normalisasi Sungai Cisungalah menjadi sangat mendesak. Luapan sungai ini seringkali berdampak luas, tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga tetapi juga merusak Infrastruktur vital seperti jalan, permukiman, hingga lahan pertanian produktif. Dampaknya juga terasa pada kegiatan ekonomi masyarakat yang terhambat, menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yang tidak sedikit. Dengan normalisasi, diharapkan debit air dapat mengalir lebih lancar, secara signifikan mengurangi risiko banjir yang menghantui kawasan timur Kabupaten Bandung.

Kolam Retensi Tegalluar dan Sukamanah: Solusi Tepat Sasaran

Selain normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi juga menjadi kunci penanganan banjir. Di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, situasinya sangat kritis. Dalam beberapa pekan terakhir, banjir bahkan merendam sebagian besar desa dengan genangan mencapai lebih dari satu meter, membuat ribuan warga terdampak dan aktivitas lumpuh total. Kolam retensi di Tegalluar sangat dibutuhkan untuk menampung limpasan air dari sejumlah sungai besar seperti Cikeruh, Citarik, dan Citarum, yang alirannya berasal dari wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Tanpa penampungan yang memadai, wilayah Tegalluar akan terus menjadi sasaran utama luapan air.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mitigasi sebelumnya, termasuk normalisasi saluran air, pengerukan drainase, hingga penanganan Sungai Cipamokolan Lama. Namun, langkah-langkah tersebut dirasa belum cukup untuk mengatasi persoalan banjir yang kompleks. Keberadaan kolam retensi diharapkan dapat menampung volume air sebelum memasuki area permukiman, sehingga beban banjir di Tegalluar yang telah lama menjadi langganan dapat berkurang drastis. Untuk merealisasikan ini, Pemkab Bandung telah menyiapkan lahan sekitar 3,5 hektare di Tegalluar dan 1,5 hektare di Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, yang juga kerap terdampak banjir.

Sinergi Kuat untuk Bandung Bebas Banjir

Bupati Dadang Supriatna menyampaikan harapannya agar seluruh usulan ini segera mendapat dukungan penuh dan realisasi dari Kementerian PU. Percepatan penanganan banjir ini krusial agar masyarakat di Majalaya, Solokanjeruk, Bojongsoang, dan Rancaekek dapat segera merasakan manfaatnya secara permanen. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah semata. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi persoalan ini secara komprehensif dan berkelanjutan.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com