ASN Tasikmalaya Pensiun Unik Lingkungan Terjaga PPPK Bahagia

Sorajabar.com - Kabupaten Tasikmalaya kembali menunjukkan inovasi luar biasa, kali ini dalam momen purnatugas para Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka. Sebuah perayaan pengabdian yang tak hanya formal, namun juga sarat makna kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan. Acara spesial ini bahkan menarik perhatian Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, yang hadir langsung di Lapangan Upacara Pemkab Tasikmalaya.

Senin (6/4) menjadi saksi bisu keunikan tersebut. Puluhan ASN yang memasuki masa pensiun diwajibkan melakukan dua hal mulia: membeli burung dari pedagang untuk dilepasliarkan, serta menanam pohon. Aksi pelepasan burung ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kepedulian terhadap alam dan upaya menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, penanaman pohon menjadi kontribusi nyata para purnatugas dalam melestarikan lingkungan hijau bagi generasi mendatang.

"Saya menginisiasi ini yang juga selaras dengan program Pak Bupati Tasikmalaya dan Pak Wakil Bupati, di mana ada program Tasik Hejo," jelas Iing Farid Gozin, mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya yang turut merasakan momen purnatugas bersama puluhan rekan lainnya. Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan para abdi negara terhadap kelestarian alam, menjadikannya warisan berharga dari mereka yang telah mengabdi.

Kabar Gembira bagi Ratusan PPPK di Tasikmalaya

Tak hanya fokus pada momen purnatugas, Kabupaten Tasikmalaya juga membawa angin segar bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 637 PPPK mendapatkan perpanjangan kontrak kerja, sebuah kebijakan penting yang berhasil menepis kekhawatiran dan keresahan terkait isu penghentian PPPK yang sempat beredar di berbagai daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan bagi para pegawainya.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, dalam sambutannya menekankan bahwa purnatugas bukan berarti berhenti mengabdi. "Tentu para purna ini tidak akan berhenti pengabdian hanya sebatas pakaian saja. Kembali di masyarakat juga tetap mengabdi," ujarnya, memberikan semangat kepada para purnatugas untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat.

Apresiasi BKN dan Visi ASN Melayani

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menyampaikan pentingnya peran ASN dalam melayani masyarakat dan membangun citra positif institusi. "Coba ASN yang jongkok berdiri, kita harus branding diri kita sebagai aparatur yang kuat dan gigih melayani masyarakat. Bapak ibu branding diri, Pemkab Tasik supaya dikenal publik dengan baik," tegas Zudan, memotivasi ASN untuk terus berinovasi dan bekerja maksimal.

Zudan secara khusus mengapresiasi inovasi purnatugas di Tasikmalaya yang dianggap berbeda dan patut dicontoh daerah lain. Ia menyoroti tiga poin utama:

• Kegiatan tanam pohon dan lepas burung sebagai bentuk kepedulian dan simpati kepada alam.
• Keputusan Kabupaten Tasikmalaya yang justru memperpanjang kontrak 637 PPPK, di saat daerah lain berencana menghentikan.
• Pelayanan kesehatan jemput bola berupa cek kesehatan gratis sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik.

"Hari ini saya temukan tiga yang perlu dikembangkan ke daerah lain," ungkap Zudan, menunjukkan pengakuan atas langkah progresif Kabupaten Tasikmalaya.

Mereplikasi Inovasi dengan Prinsip Empat K BKN

Ke depan, Zudan berencana untuk mereplikasi konsep purnatugas ASN yang inovatif ini ke daerah lain, tentunya dengan pendekatan empat prinsip yang diusung BKN. Prinsip "Empat K" ini menjadi panduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan:

• Kemudahan: Layanan harus mudah diakses dan dipahami.
• Kecepatan: Proses pelayanan harus efisien dan cepat.
• Kemanfaatan: Setiap layanan harus memberikan manfaat nyata.
• Kebahagiaan: ASN dan masyarakat harus merasa bahagia dengan layanan yang diberikan.

"Kalau baik silakan direplikasi kami kembangkan dengan empat K di BKN," pungkas Zudan, menunjukkan keseriusan BKN dalam mendorong inovasi dan praktik terbaik di seluruh Indonesia.

Terkait isu kebijakan nasional, Zudan juga meluruskan bahwa pemerintah pusat belum menetapkan aturan penghapusan PPPK paruh waktu, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut belum memiliki dasar kebijakan yang kuat. Ia juga menyinggung efisiensi kebijakan Work From Home (WFH) yang terbukti hemat anggaran transportasi dan listrik kantor, sambil tetap memastikan pekerjaan berjalan maksimal.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com