APBD Bandung 2026 Efisien Namun SDM Prioritas Tetap Aman

Sorajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kembali menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Meskipun mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkan, lembaga legislatif ini secara tegas meminta agar berbagai program prioritas pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat oleh keterbatasan alokasi dana.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah-langkah efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Ia menyoroti bahwa belanja pegawai Pemkot Bandung saat ini masih berada di bawah angka 30 persen, sebuah pencapaian yang selaras dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah (UU HKPD) Nomor 1 Tahun 2022.

Efisiensi Anggaran yang Memukau

"Belanja pegawai Kota Bandung masih di bawah 30 persen. Saya yakin dengan upaya-upaya sekarang ini seperti efisiensi dan yang paling penting kan peningkatan produktivitas," ujar Asep Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Asmul, pada Selasa (14/4/2026).

Kang Asmul menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja di kalangan aparatur pemerintah. "Supaya dari sisi biaya sesuai arahan dalam undang-undang, dan dari segi produktivitas kerja lebih baik, saya kira bisa," jelas politikus PKS ini.

Keyakinan ini muncul berkat berbagai langkah proaktif yang terus dijalankan Pemkot Bandung, mulai dari pengetatan anggaran hingga program-program peningkatan kinerja pegawai. Efisiensi ini diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada sektor-sektor strategis lain tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.

Tantangan Kekurangan SDM Aparatur

Di balik keberhasilan efisiensi anggaran, DPRD Kota Bandung juga tidak menutup mata terhadap salah satu isu krusial yang dihadapi, yaitu kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kang Asmul secara khusus menyebutkan bahwa Kota Bandung masih mengalami defisit sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan, seperti guru, serta di beberapa instansi pemerintah lainnya.

"Memang saya juga masih dapat laporan guru-guru masih kurang segala macam, belum lagi di instansi-instansi lain masih ada kekurangan. Jadi memang harus putar otak pemerintah, agar bisa tetap mengikuti undang-undang dan juga pegawai yang kebutuhannya memang mendesak itu juga harus dilakukan," terangnya. Ini menjadi dilema yang harus dipecahkan: bagaimana memenuhi kebutuhan SDM mendesak tanpa melanggar batasan belanja pegawai yang telah ditetapkan.

Solusi Cerdas: Menggenjot PAD Tanpa Bebani Rakyat

Menyikapi tantangan tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk lebih kreatif dalam mencari solusi. Salah satu upaya strategis yang ditekankan adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kang Asmul, potensi PAD Kota Bandung masih sangat besar dan belum sepenuhnya tergali.

"Pemerintah harus putar otak. PAD harus ditingkatkan, potensinya PAD masih ada. Pertama, wisata Bandung banyak sekali, artinya ketika wisatawan datang banyak berarti potensi dari hotel ada," ujarnya.

Potensi PAD tidak hanya berhenti pada sektor perhotelan. Ketika wisatawan berkunjung, mereka cenderung menghabiskan uang untuk kuliner dan hiburan di Kota Bandung. "Kalau hotel, orang nginep kemudian pergi ke luar, ok lah. Tapi kalau makan biasanya masih di Kota Bandung, artinya resto juga ada potensi, lalu hiburan," jelasnya.

Peningkatan PAD ini, kata Kang Asmul, harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. Ini berarti fokus pada penggalian potensi dari sektor-sektor yang perputaran uangnya tidak dirasakan langsung sebagai beban oleh warga lokal. "Saya selalu menekankan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Berarti apa yang tidak membebani masyarakat? Perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak terasa dan bisa jadi potensi," pungkasnya. Dengan strategi ini, Kota Bandung diharapkan dapat mengatasi kekurangan SDM sekaligus mempertahankan efisiensi anggaran yang telah dicapai.

Ikuti terus Berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com