Isu BBM Bikin Warga Jabar Panik Jangan Khawatir Ini Kata DPRD

Sorajabar.com - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang santer terdengar menjelang tanggal 1 April 2026 telah memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat Jawa Barat. Pemandangan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi cerminan nyata dari kepanikan publik, meskipun pemerintah telah berulang kali menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga dalam waktu dekat.

Kondisi ini menarik perhatian serius dari para wakil rakyat di Jawa Barat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, dengan tegas menyoroti urgensi kehadiran pemerintah untuk meredam kekhawatiran yang terlanjur meluas di kalangan warga. "Kehadiran pemerintah dalam menenangkan masyarakat dan menyampaikan kondisi riil yang ada saat ini soal BBM sangatlah krusial," ujar Iwan saat dihubungi, menanggapi situasi terkini.

Pemerintah Diminta Turun Tangan Redam Keresahan

Iwan Suryawan menekankan bahwa kepanikan sering kali bersumber dari minimnya informasi atau simpang siurnya kabar yang belum terverifikasi. Ia mencontohkan Berita mengenai tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk secara berkala menyampaikan informasi terbaru dan transparan guna menjawab setiap isu terkait ketersediaan dan harga BBM.

"Termasuk kondisi dua kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz bagaimana kelanjutannya, itu harus disampaikan informasinya kepada masyarakat agar tidak panik. Belum naik saja kan sudah menimbulkan antrean yang meresahkan," kata Iwan, menggambarkan dampak nyata dari ketidakpastian informasi terhadap perilaku masyarakat.

Transparansi Informasi Kunci Mencegah Panik Berlebihan

Transparansi informasi, menurut Iwan, menjadi kunci utama agar masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan yang berlebihan akibat isu yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menambahkan bahwa situasi global yang penuh gejolak dan fluktuatif turut memengaruhi persepsi publik terhadap ketersediaan Energi, sehingga informasi yang jelas dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Tidak hanya itu, Iwan juga menyoroti potensi dampak konflik internasional yang berkelanjutan terhadap stabilitas energi dan ekonomi dalam negeri. Ia mendesak pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif sejak dini guna menghadapi skenario terburuk.

Jaga Ketahanan Pangan dan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

"Kemudian soal peperangan yang tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Harus ada langkah-langkah dan antisipasi untuk masyarakat soal potensi kelangkaan dan kenaikan harga, harus diantisipasi sedini mungkin," tegas Iwan, mengingatkan pentingnya perencanaan strategis dalam menghadapi krisis global.

Selain sektor energi, Iwan juga mengingatkan pemerintah akan pentingnya menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi. Ketersediaan bahan pokok harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan dasar.

• Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Daerah wajib berkoordinasi.
• Suplai makanan harus dipastikan siap dan memadai.
• Masyarakat harus diberikan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok.

Secara keseluruhan, Iwan Suryawan menegaskan bahwa hal paling utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terganggu oleh isu-isu yang belum tentu terjadi. "Yang harus segera dipastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu ada, tetap terpenuhi dan jangan panik. Di sini diperlukan kehadiran pemerintah untuk membuat masyarakat tenang dan memberikan rasa aman," pungkasnya, menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah dapat segera bertindak proaktif.

Ikuti terus berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com