ASN Kabupaten Bandung Wajib Beli Produk Lokal Ini Dampaknya!

Sorajabar.com - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengambil langkah berani dan strategis untuk menggairahkan kembali roda perekonomian lokal. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung kini diinstruksikan secara tegas untuk menjadi pahlawan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengutamakan produk lokal dan aktif berbelanja di pasar rakyat. Kebijakan ini, yang diperkuat dengan Surat Edaran Nomor: 500./006/ 0375/DISPERDAGIN tertanggal 23 Februari 2026, adalah sebuah terobosan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Mendongkrak Ekonomi Lokal: Misi Utama Bupati Dadang Supriatna

Latar belakang dikeluarkannya instruksi ini cukup jelas: kondisi pasar tradisional dan sektor IKM/UMKM di Kabupaten Bandung saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Daya beli yang menurun dan kesulitan dalam memasarkan produk telah berdampak pada omset para pelaku usaha. Bupati Dadang Supriatna melihat bahwa peran serta aktif dari jajaran pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung sangat krusial dalam mengatasi kelesuan ini.

"Saat ini diperlukan dukungan dari seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung," ujar Dadang, menegaskan komitmennya terhadap perekonomian kerakyatan. Ia menekankan bahwa optimalisasi penggunaan produk IKM/UMKM serta bantuan bagi pelaku usaha di pasar rakyat adalah prioritas utama. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan, tetapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang saling mendukung, di mana produk-produk unggulan dari masyarakat lokal menjadi pilihan utama.

Detail Kebijakan dan Implementasi untuk ASN

Surat edaran yang dikeluarkan ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Isinya sangat jelas, mengimbau agar setiap kegiatan di lingkungan Pemkab Bandung mengutamakan produk atau jasa IKM/UMKM lokal. Dadang Supriatna menekankan bahwa selama harga, kualitas, dan ketersediaan memenuhi standar, maka produk atau pelaku usaha dari lokal harus diprioritaskan.

ASN di lingkungan Pemkab Bandung diharapkan dapat menjadi contoh dan motor penggerak. Beberapa poin penting yang menjadi fokus instruksi ini antara lain:

• Prioritas Pengadaan Bernilai Kecil: ASN diminta untuk memberikan prioritas pada IKM/UMKM sesuai peraturan perundang-undangan dalam pengadaan bernilai kecil.
• Kegiatan Konsumsi dan Rapat: Seluruh kebutuhan konsumsi untuk rapat dan berbagai kegiatan lainnya harus menggunakan produk IKM/UMKM lokal.
• Cinderamata dan Souvenir: Pengadaan cinderamata, souvenir, serta perlengkapan kegiatan rapat dan pelatihan wajib berasal dari pelaku usaha lokal.
• Perjalanan Dinas dan Kebutuhan Lain: Bahkan untuk perjalanan dinas dan kebutuhan sehari-hari lainnya, ASN didorong untuk mempertimbangkan produk lokal.
• Berbelanja di Pasar Rakyat: Membudayakan kebiasaan berbelanja di pasar rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, guna menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi tradisional.

Instruksi ini bertujuan untuk menciptakan kebiasaan baru di kalangan ASN, menjadikan mereka duta produk lokal dan pasar rakyat. Dengan begitu, sirkulasi uang akan tetap berputar di dalam ekosistem Kabupaten Bandung, memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Positif yang Diharapkan bagi Masyarakat Bandung

Bupati Dadang Supriatna meminta seluruh perangkat daerah untuk menggerakkan pegawainya agar melaksanakan surat edaran ini dengan penuh tanggung jawab. Keyakinannya adalah, dengan sinergi antara pemerintah dan ASN, perekonomian masyarakat akan semakin meningkat secara signifikan. Langkah ini adalah wujud nyata pemerintah hadir untuk melindungi dan memberdayakan pelaku ekonomi di tingkat akar rumput.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, turut mengamini semangat kebijakan ini. Menurutnya, sosialisasi dan implementasi surat edaran ini bukan hanya membantu penggunaan produk IKM dan UMKM, tetapi juga membiasakan ASN untuk berbelanja di pasar rakyat.

"Dengan adanya surat edaran ini membuktikan bahwa pemerintah hadir dan Pak Bupati Bandung peduli untuk membantu memasarkan dan menggunakan produk IKM/UMKM Kabupaten Bandung, juga mendorong ASN untuk belanja di pasar rakyat di tengah kondisi pasar dan IKM omsetnya menurun dan sepi," pungkas Dicky. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah respons konkret terhadap kondisi ekonomi yang sedang melanda, dengan harapan besar akan membawa angin segar bagi ribuan pelaku usaha di Kabupaten Bandung.

Melalui kebijakan ini, Kabupaten Bandung tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga membangun identitas daerah yang kuat dengan mengedepankan potensi lokal. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Ikuti terus berita terbaru Jawa Barat hanya di Sorajabar.com