Neni Bangkit, Kisah Korban Doxing Melawan Balik

Aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, yang juga menjabat sebagai Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, mengambil sikap tegas. Ia melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) setelah menjadi korban doxing di media sosial. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas penyebaran fotonya tanpa izin.

Awal Mula Serangan Digital

Kasus ini bermula dari unggahan video di akun TikTok pribadi Neni pada 5 Mei 2025. Dalam video tersebut, Neni menyuarakan kekhawatirannya mengenai maraknya penggunaan buzzer. Ia menjelaskan bahwa unggahan tersebut murni bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Foto Neni Muncul di Akun Resmi Pemprov Jabar

Alih-alih mendapat respons positif, unggahan tersebut justru memicu serangan digital yang masif terhadap Neni Nur Hayati. Puncaknya terjadi pada 15 dan 16 Juli 2025, ketika ia mendapati fotonya terpampang di akun Instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat. Akun tersebut diketahui berkolaborasi dengan sejumlah akun lain seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks. Foto Neni digunakan dalam konten yang justru terkesan menyudutkan dirinya.

Klarifikasi Pemprov Jawa Barat

Menanggapi ramainya pemberitaan, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk membocorkan identitas pribadi seseorang ke publik.

"Konten Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik. Tujuannya adalah diseminasi informasi terkait akses informasi publik, seperti anggaran dan dokumen, yang dapat diakses melalui kanal PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yang berlaku," terang Adi Komar.

Namun, penjelasan tersebut tampaknya tidak membuat Neni Nur Hayati puas. Ia merasa bahwa penyebaran fotonya tanpa izin tetap merupakan tindakan yang serius dan berpotensi membahayakan dirinya.

Somasi Dilayangkan, Tuntutan Diajukan

Merasa dirugikan, Neni Nur Hayati mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi kepada Pemprov Jawa Barat. Kuasa hukum Neni, Ikhwan Fajrojhi, menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk memulihkan nama baik kliennya dan memberikan efek jera.

"Pada hari ini, kami menyampaikan somasi kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar, terkait pemasangan foto tanpa izin di dalam konten terkait statement dari Mbak Neni Nur Hayati," kata Ikhwan Fajrojhi di Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7/2025).

Permintaan Maaf dan Penghapusan Konten

Adapun tuntutan utama Neni adalah permintaan maaf secara terbuka dari Diskominfo Jabar hingga Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi. Selain itu, ia juga menuntut agar unggahan yang menampilkan fotonya di akun resmi Diskominfo Jabar segera dihapus.

"Pertama, yang kami tuntut adalah permintaan maaf terbuka. Karena memang peristiwa ini sudah sangat merugikan klien kami. Jadi, kami berharap Pemprov Jawa menyadari akan kekeliruannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka," tegas Ikhwan.

Ikhwan menambahkan, pihaknya memberikan tenggat waktu 2x24 jam untuk menghapus semua unggahan yang menampilkan foto Neni. Ia juga memberi waktu 1x5 hari bagi Pemprov Jabar untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memberikan permintaan maaf secara terbuka di media massa. "Termasuk, ya, (Dedi Mulyadi) dalam jabatannya sebagai Gubernur, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pemprov Jabar ya, itu kami juga menuntut," imbuhnya.

Ancaman Nyawa dan Dampak Psikologis

Neni Nur Hayati mengungkapkan bahwa serangan digital yang ia alami bukan hanya sebatas ujaran kebencian. Ia bahkan mengaku menerima ancaman yang membahayakan keselamatan jiwanya.

"Saya belum pernah mendapatkan serangan digital yang sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai pada ancaman penyiksaan dan lain sebagainya," ungkap Neni.

"Ini bukan hanya permasalahan hate speech atau caci maki, itu saya sudah biasa, tapi ini sudah sampai pada ancaman penyiksaan, apalagi ancaman nyawa. Itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan begitu saja," tambahnya. Dampak dari serangan ini tidak hanya mengganggu aktivitas Neni sebagai seorang aktivis, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam.

Penjelasan Neni Nurhayati Soal Kritik Buzzer

Neni menegaskan bahwa kritiknya terkait penggunaan buzzer tidak ditujukan secara personal kepada Dedi Mulyadi. Ia hanya ingin menyuarakan kekhawatiran tentang praktik yang dianggapnya dapat merusak kualitas demokrasi. "Saya menyampaikan kritik bukan ditunjukkan kepada pribadi Bapak Dedi Mulyadi, tapi malah mendapat ancaman yang membahayakan," ujarnya. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian dalam berinteraksi di media sosial dan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi warga negara dari doxing.